Breaking News:

Ini yang Terjadi Pasca Jokowi Beri Kelonggaran Driver Ojol dan Taksi Bayar Cicilan, Ada Prosedurnya

Tukang ojek dan sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil,atau nelayan yang sedang memiliki kredit, pembayaran angsuran ada kelonggaran

(SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ)
Driver ojek online 

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan akan memberi kelonggaran pembayaran cicilan kredit kendaraan bermotor, bagi sejumlah lapisan masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari pandemi virus Corona (Covid-19).

Melalui video conference bersama para Gubernur dari Istana Merdeka, Jakarta, disebutkan bahwa pihak yang menerima kemudahan tersebut adalah tukang ojek dan sopir taksi.

"Tukang ojek dan sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, saya sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun," kata Jokowi, Selasa (24/3/2020).

Atas aturan tersebut, pengendara ojek online ( ojol) yang tergabung dalam asosiasi Gabungan Transportasi Roda Dua (Garda) Indonesia memberikan apresiasi kepada negara.

Alat Uji Corona Ini Hanya Perlu Waktu 5-10 Menit

Sebab, hal itu memang kerap dikeluhkan.

"Seminggu lalu kami sudah sampaikan kepada pemerintah agar ojol yang memiliki tangguhan kredit apapun agar ditangguhkan sementara hingga situasi kondusif dan ojol bisa mencari nafkah kembali secara normal," kata Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono beberapa waktu lalu.

"Kami dari Garda menyambut baik dan apresiasi. Namun agar tidak hanya bersifat imbauan, harus ada implementasi konkrit berupa regulasi dari pemerintah dan lembaga keuangan," lanjutnya.

Foto dan Video Paru-paru Pasien yang Rusak Terinfeksi Virus Corona

Tujuan dari regulasi konkrit tersebut, menurut Igun, supaya kemudahan kredit kendaraan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh segelintir pihak.

Serta, memudahkan ojol untuk mendapat hak sesuai aturan yang berlaku.

"Memang harus dikaji dan dibuat terlebih dahulu, harus berdasarkan Undang-undang lembaga keuangan deskresinya," kata dia.

Halaman
1234
Editor: Yulis Banten
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved