Breaking News:

Kartu Prakerja

DPR Bingung Latihan Buat Pempek Rp600 Ribu, Usut Proyek Kartu Prakerja Rp20 Triliun!

Bagaimana bisa terjadi delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah?

Editor: Abdul Qodir
prakerja.go.id
Ilustrasi Kartu Prakerja dari website prakerja. 

*Bisa Gratis Malah Bayar

TRIBUNBANTEN.COM - Alih-alih bertujuan membantu masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak pandemi Covid-19, kini program Kartu Prakerja pemerintahan Presiden Joko Widodo senilai Rp20 triliun dinilai berpotensi tindak pidana korupsi.

Para anggota Komisi III DPR Bidang Hukum, termasuk dari koalisi pemerintah, kompak ramai-ramai mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perencanaan dan pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan anggaran negara Rp20 triliun tersebut.

Hal itu disampaikan sejumlah anggota Komisi III dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/4/2020), yang juga disiarkan langsung stasiun televisi.

Di antaranya disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Tangkapan layar siaran langsung streaming rapat dengar pendapat Komisi III dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR,  Jakarta, Rabu (29/4/2020). Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyampaikan pendapat dalam rapat itu.
Tangkapan layar siaran langsung streaming rapat dengar pendapat Komisi III dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyampaikan pendapat dalam rapat itu. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Arteria mempertanyakan sekaligus mengritisi dasar hukum keterlibatan delapan plaform digital yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra pelaksana pelatihan kerja dari program Kartu Prakerja.

"Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun (Rp20 triliun,-red). Gagasan Pak Jokowi ini bagus," kata Arteria.

"Namun, bagaimana bisa terjadi delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana strategi pengawasannya?" lanjut dia.

Ia sekaligus menyoroti keberadaan platform digital Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.

Keberadaan Ruangguru itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan platform digital itu masuk ke dalam program saat pemiliknya, Adamas Belva Syah Devara, menjabat sebagai Staf Khusus Presiden.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved