Breaking News:

Virus Corona

Pengaduan Covid-19 ke Ombudsman RI Perwakilan Banten Bisa Lewat WhatsApp

Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan dapat menekan atau memutus mata rantai penyebaran virus corona ini

Istimewa
Petugas Dishub Kota Tangerang memberi sosialisasi PSBB Tangerang Raya kepada pengendara sepeda motor di salah satu ruas jalan Kota Tangerang, Rabu (15/4/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menggelar dialog interaktif secara virtual, yaitu live streaming Facebook di akun resmi milik Ombudsman RI Perwakilan Banten, Jumat (8/5/2020).

Dialog interaktif bertema “Corona di Antara Mudik dan Ramadan” itu menghadirkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo.

Tema diskusi yang dimoderatori Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Banten Eni Nuraeni itu dipilih untuk dibahas karena dianggap menarik.

Dalam dialog, Tri dan Dedy juga menjawab secara langsung pertanyaan yang disampaikan masyarakat.

Apalagi pemerintah telah memberlakukan larangan mudik saat pandemi Covid-19.

Tri mengatakan kebijakan Pemprov Banten mengikuti pemerintah pusat, seperti yang sudah dilakukan, yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahan 2 di wilayah Tangerang Raya dan kebijakan larangan mudik bersama dengan kepolisian, Satpol PP, TNI, serta Dishub kabupaten dan kota.

“Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan dapat menekan atau memutus mata rantai penyebaran virus corona ini,” ujar Tri.

Menurut dia, Dishub akan bertindak tegas jika ada yang nekat mudik dengan mengarahkan untuk putar balik dan kembali ke kota asal.

“Larangan mudik ini berlaku untuk semua. Ada yang diperbolehkan mudik, tapi harus mengantongi izin, seperti yang memilki keperluan tertentu, contohnya keluarganya sakit keras atau meninggal. Orang itu juga harus memenuhi persyaratan, seperti KTP dan ada surat dari Dinas Kesehatan yang menyatakan dia negatif Covid-19,” kata Tri.

Ombudsman menilai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup baik, dengan diawali larangan mudik bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Larangan mudik ini harus diimbangi dengan instrumen lain, seperti edukasi ke masyarakat serta pemerintah harus memperhatikan bantuan sosial yang tepat sasaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat,“ ucap Dedy.

Menurut Dedy, semua pihak harus bergandengan tangan dalam situasi seperti ini.

Dia juga menyarankan masyarakat untuk tidak mudik dan mengikuti imbauan pemerintah.

Untuk mempermudah komunikasi Ombudsman RI Perwakilan Banten membuka posko pengaduan daring Covid-19 melalui nomor WhatsApp Centre Ombudsman Banten 081-1127-3737 atau menelepon ke 0254-7913737. (tribuners/martin ronaldo)

Editor: Agung Yulianto Wibowo
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved