Breaking News:

Virus Corona di Banten

Aliansi Mahasiswa Minta Penegak Hukum Awasi Penyaluran Bantuan Sembako di Kota Serang

mahasiswa di Kota Serang mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan terkait anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Serang

Tribuners/Martin Ronaldo
Wali Kota Serang Syafrudin memberikan bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (22/4/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Sejumlah elemen mahasiswa di Kota Serang mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan terkait anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Serang, yang dinilai ada kejanggalan.

Pasalnya, dari anggaran Rp 200 ribu per KK, warga hanya mendapatkan beras 10 kg, 14 bungkus mie instan dan 2 kaleng sarden kecil.

Ketua PC SAPMA PP Kota Serang, Tedy Supriyadi mengatakan, di saat kondisi seperti ini, seharusnya aparat penegak hukum turun tangan agar semua bantuan terbuka untuk publik.

"Seharusnya penegak hukum harus turun untuk menyelesaikan polemik ini yang menimbulkan adanya kecurigaan tidak sesuainya nominal harga sembako dengan anggaran yang dialokasikan ke setiap KK nya." Ujar nya kepada Tim Tribunbanten.com saat di hubungi melalui sambungan seluler, Sabtu (9/5/2020).

Selain itu, Tedy juga mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Serang transparan soal data anggaran JPS dan disalurkan bantuan sesuai data masyarakat terdampak Covid-19 maupun masyarakat tidak mampu.

Nekat Buka, Pusat Perbelanjaan di Tangerang Ditutup Petugas Satpol PP

"Pemerintah Kota Serang harus transparan data angggaran terkait JPS ini dan disalurkan bantuan sesuai data masyarakat miskin Kota Serang. Dan DPRD harus tetap menjalankan fungsinya untuk mengontrol agar semuanya bisa di distribusikan dengan baik dan tepat," lanjutnya.

Sementara, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Serang, Janeiro Subianto mengatakan, pihaknya memandang tidak ada keseriusan Pemkot Serang dalam memenuhi hak masyarakat yang terdampak akibat Covid-19.

"Polemik alokasi bantuan JPS kepada masyarakat Kota Serang, adalah bukti dari ketidakseriusan Pemerintah Kota Serang untuk menjamin Pemenuhan hak-hak dari masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 ini, ujar Janeiro Subianto.

Ketidakseriusan itu kata Janeiro, dapat dilihat dari tidak adanya Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur mengenai regulasi alur bantuan JPS.

Update Corona Minggu 10 Mei 2020: Terjangkit Corona Tembus 14.000 Orang, Sempat Cetak Rekor

"Sehingga yang terjadi adalah distorsi data anggaran dan penggiringan opini yang mengarah kepada manipulatif. Jika anggarannya Rp200 ribu ya coba dong di buka secara transparan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa segini, dan kemana sisanya," jelas Janeiro.

Pihaknya juga mendesak kepada aparat penegak hukum, untuk menindak tegas apabila ada penyelewengan anggaran JPS di Kota Serang tersebut.

"Dan kami juga berharap penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dan polisi harus menindak tegas apabila ada penyelewengan anggaran tersebut," tegasnya.

Editor: Yulis Banten
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved