Breaking News:

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Kebanjiran Laporan Bansos, Apa Saja?

Jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman Banten merupakan jumlah aduan terbanyak ketiga secara nasional

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Kebanjiran Laporan Bansos, Apa Saja?
istimewa
logo Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten

TRIBUNBANTEN.COM - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan, mengaku pihaknya kebanjiran aduan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19.

Sejak Ombudsman RI Perwakilan Banten membuka Posko Pengaduan Daring (online) bagi masyarakat terdampak Covid-19 pada 29 April yang lalu, laporan yang masuk mayoritas terkait permasalahan bansos dari pemerintah.

Hingga Jumat (15/5/2020), Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menerima 41 pengaduan.

Dari pengaduan itu, 38 laporan atau 92,7 persen terkait bansos bagi warga terdampak Covid-19.

Sisanya adalah layanan keuangan sebanyak dua laporan (4,9 persen), dan layanan transportasi sebanyak satu laporan (2,4 persen).

"Jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten merupakan jumlah aduan terbanyak ketiga secara nasional. Total nasional, Ombudsman sudah menerima dan menangani 407 laporan atau pengaduan," ujar Dedy di kantor Ombudsman Perwakilan RI Provinsi Banten, Jumat.

Kepala Keasistenan sekaligus Kepala Narhubung Posko Pengaduan Daring Covid-19, Zaenal Muktakin, mengatakan sebaran asal laporan atau pengaduan di Provinsi Banten didominasi dari wilayah Tangerang Raya, yakni 25 aduan.

Lebih terperinci, Kota Tangerang Selatan 10 aduan, Kota Tangerang delapan aduan, dan Kabupaten Tangerang tujuh aduan.

Pengaduan lainnya berasal dari Kabupaten Serang lima laporan, Kota Serang dua laporan, KabupatenPandeglang dua laporan, dan Kabupaten Lebak satu laporan.

"Adapun enam laporan berupa pengaduan terkait instansi pusat dan instansi lainnya (badan usaha milik negara atau BUMN)," ucap Zaenal.

Dari laporan atau aduan, secara umum masyarakat memandang bahwa prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas, banyak masyarakat terdampak tidak menerima bantuan, penerima bansos tidak tepat karena ada yang lebih membutuhkan, tidak mendapat bantuan karena pendatang, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/KK, serta masih adanya pungli dari aparat di lapangan.

"Kami masih melihat pendataan dan penyaluran bansos masih karut-marut. Masyarakat mengeluh, demikian pula aparat di bawah yang melakukan pendataan dan penyaluran," ujar Zaenal.

Menurut dia, instansi daerah terlihat gagap dan belum siap.

Hal ini karena pemerintah daerah atau instansi BUMN masih mencari formulasi untuk menyampaikan informasi terkait bansos dengan baik dan lengkap.

"Untuk itu, kami mendorong agar seluruh pihak, pusat, daerah, hingga desa dan aparat RT/RW bersinergi dan segera disusun ketentuan yang mengintegrasikan pendataan sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan sehingga bisa langsung dieksekusi," kata Zaenal. (tribuners/martin ronaldo)

Editor: Agung Yulianto Wibowo
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved