Breaking News:

Pemudik Bakal Kesulitan Kembali ke Ibukota, Anies Baswedan, Polri dan Kemenhub Lakukan Pengetatan

Pemudik yang hendak kembali ke Jakarta, harap bersiap akan menghadapi kesulitan masuk Ibukota.Jalanan disekat dan harus ada izin masuk Ibukota

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Sejumlah pemudik yang menggunakan kendaraan motor mulai memadati Jalan Kalimalang, Jakarta Timur, Jumat (31/5/2019) malam. Sebagian warga Jakarta sudah mulai mudik ke daerahnya masing-masing. 

TRIBUNBANTEN.COM – Pemudik yang hendak kembali ke Jakarta, harap bersiap akan menghadapi kesulitan masuk Ibukota.

Kementerian Perhubungan, Polri serta Pemprov DKI memperketat masuknya pemudik yang kembali ke Ibukota

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menegaskan bahwa kegiatan yang biasa disebut arus balik, tetap dilarang.

Untuk itu, Kemenhub telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan pengendalian transportasi pada fase pasca Idul Fitri 1441 H.

“Kami tetap konsisten bahwa yang namanya mudik dan arus balik, baik itu yang dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri maupun setelah Idul Fitri tetap dilarang. Yang diperbolehkan bepergian adalah orang-orang dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan syarat yang sudah diatur di dalam Permenhub 25/2020 dan SE Gugus Tugas No 4/2020,” demikian ditegaskan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Senin (25/5/2020).

Siap-siap Ngantor Lagi, Jokowi Serukan New Normal & Menkes Terbitkan Panduan Bekerja di Luar Rumah

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia akan memberlakukan penyekatan jalur-jalur utama arus balik yang menuju ke wilayah ibu kota Jakarta dari berbagai daerah.

Argo mengimbau agar masyarakat tidak kembali masuk ke Jakarta, sebagaimana diketahui bahwa kasus positif Covid-19 di Jakarta paling tinggi.

Jakarta masih menjadi zona merah atau episentrum nomor satu penyebaran virus corona di Indonesia.

"Bagi masyarakat yang tidak memiliki keterampilan khusus dan tidak memiliki suatu keahlian diharapkan untuk tidak kembali ke Jakarta," kata Irjen Argo Yuwono.

Selain itu, Argo juga menjelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020, dan dalam hal ini telah diperpanjang sampai tanggal 4 Juni 2020.

Halaman
1234
Editor: Yulis Banten
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved