Breaking News:

Menteri Desa PDTT Ungkap Hasil Sidak ke Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang

Banten kemarin kami sidak. Empat kabupaten di Banten kami kunjungi dalam rangka melakukan pengecekan di lapangan

Kemendes PDTT
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (29/5/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNBANTEN.COM -  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkap hasil sidak bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di desa empat kabupaten di Banten dan desa di Cirebon, Jawa Barat. 

"Banten kemarin kami sidak. Empat kabupaten di Banten kami kunjungi dalam rangka melakukan pengecekan di lapangan. Sebenarnya apa sih permasalahan kok sampai detik ini baru 20 persen seprovinsi Banten," ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/6/2020).

Menurut Gus Menteri, ada tiga temuan dalam sidak desa di Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang.

Temuan pertama bahwa hasil sinkronisasi data ternyata tidak segera turun dari pemkab atau camat.

"Kemudian temuan kedua, ada juga kasus karena dana desa baru masuk RKDes. Yang dikarenakan keterlambatan terbitnya perbup tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa dan surat kuasa bupati untuk pemindah bukuan dana di KPPN ke RKDes," kata dia.

Gus Menteri mengatakan saat ini hal tersebut sudah diubah oleh PMK No 50, di mana tidak membutuhkan lagi perbup untuk tahap sekarang sehingga terjadi percepatan dalam penyaluran BLT dana desa.

"Cukup melaporkan bahwa siap, maka akan dikeluarkan dari KPPN, tetapi juga baru beberapa cair di wilayah Banten," ujarnya.

Temuan ketiga, bantuan sosial (bansos) provinsi atau kabupaten ternyata belum turun dengan janji besarannya Rp 600 ribu per bulan sama dengan BLT Dana Desa.

Padahal, BLT dana desa minta disalurkan setelah bansos. Hal tersebut lah yang ditengarai Gus Menteri menjadi penghambat penyaluran BLT dana desa.

Gus Menteri juga menemukan tiga temuan saat melakukan sidak desa di Cirebon, Jawa Barat. Temuan pertama di Cirebon adalah pemkab mengarahkan penyaluran BLT dana desa secara berbarengan, tetapi integrasi data tidak kunjung turun ke desa.

Kemudian temuan kedua, bahwa ada desa yang mendapat jumlah pemanfaat bansos banyak dari pemkab dan pemprov, sementara desa lainnya mendapat sedikit jumlah pemanfaat bansos tersebut.

"Temuan terakhir, BLT dana desa diarahkan sebagai bantuan sapu jagat sehingga bantuan disalurkan paling belakang, untuk menutup keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari kemensos, provinsi, dan kabupaten," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendes PDTT Ungkap Hasil Sidak BLT Dana Desa di Banten dan Cirebon

Editor: Agung Yulianto Wibowo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved