Breaking News:

Virus Corona di Banten

Banyak Aduan, Ombudsman Minta Pemda se-Banten Aktif Sosialisasikan Penanganan Covid-19 di Media

Dedy mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan informasi edukasi serta data yang akurat sehingga masyarakat tidak bingung dan bertanya-tanya

Tribuners/Martin Ronaldo
Menteri Sosial Juliari Batubara memantau penyaluran bantuan sosial tunai tahap I di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Sabtu (30/5/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM - Ombudsman RI Perwakilan Banten meminta seluruh pemerintah daerah di Banten menyosialisasikan informasi edukatif dan transparansi anggaran bansos terkait penanganan Covid-19 di media.

Demikian disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan, Selasa (9/6/2020).

Hal itu disampaikan menyusul banyaknya aduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Banten, mulai ketepatan sasaran dana bansos hingga besarnya anggaran penanganan Covid-19 yang tak diimbangi penurunan kasus Covid-19 di wilayah Banten.

"Ombudsman RI Perwakilan Banten menyarankan kepada Pemerintah Daerah di Banten untuk memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan media cetak dan elektronik serta media sosial yang ada sehingga apa yang disampaikan dapat tersebar luas di masyarakat," ujar Dedy.

"Sehingga tujuan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dapat terwujud dengan baik," imbuhnya.

BREAKING NEWS: Warga Positif Corona Sehari Tembus 1.000 Orang, Jakarta Tertinggi

Ilustrasi dana bansos tunai
Ilustrasi dana bansos tunai (Wartakotalive.com)

Dedy mengatakan pihaknya menerima lebih seratusan aduan persoalan penanganan Covid-19 di wilayah Banten melalui Posko Pengaduan Daring Korban Bencana Covid-19, melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman dan nomor WhatsApp.

Paling banyak aduan masalah ketepatan sasaran dan transparansi dana bansos warga miskin terdampak Covid-19.

Terkait itu, Ombudsman RI Perwakilan Banten meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan upaya upaya percepatan dalam melakukan pendataan dan pendistribusian bansos kepada masyarakat.

"Nama gugus tugasnya saja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, artinya bahwa harus ada langkah-langkah konkret terkait percepatan tersebut, di atas situasi normal atau biasa," tandasya.

"Baik itu terkait dengan kesiapan RSUD rujukan, refocusing atau realokasi APDB yang telah ditetapkan untuk penanganan Covid-19 dan juga yang terpenting adalah terkait bansos dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten," sambungnya.

Lebih dari 90 Persen Laporan ke Ombudsman Banten tentang Bansos dari Pemerintah

 

Pengaduan Covid-19 ke Ombudsman RI Perwakilan Banten Bisa Lewat WhatsApp

Polisi meminta keterangan para ketua RT di Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, tentang dugaan pemotongan dana bansos warga miskin terdampak Covid-19.
Polisi meminta keterangan para ketua RT di Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, tentang dugaan pemotongan dana bansos warga miskin terdampak Covid-19. (Humas Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tangerang-tangerangkab.go.id)

Dedy mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan informasi edukasi serta data yang akurat sehingga masyarakat tidak bingung dan bertanya-tanya tentang penyaluran dana bansos.

"Pemerintah Daerah harus melibatkan unsur pembantu pemerintahan hingga level terendah yaitu RT/RW serta kepala lingkungan karena mereka lah yang benar benar mengetahui kondisi warganya di lapangan," sambungnya.

(Martin Ronaldo Pakpahan)

Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved