Wali Kota Serang Usul Raperda Keuangan Daerah Berbasis Elektronik dan Dana Cadangan Pilkada

Menurut Syafrudin, raperda pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik merupakan tindak lanjut dari Undang-undang tentang Pemerintah Daerah.

Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan
Wali Kota Serang Syafrudin menyampaikan usulan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik dan Raperda pembentukan dana cadangan umum Pilkada Kota Serang 2024, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang di Sekretariat DPRD Kota Serang, Banten, Kamis, (25/6/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Wali Kota Serang Syafrudin mengusulkan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik dan Raperda pembentukan dana cadangan umum Pilkada Kota Serang 2024.

Usul kedua raperda itu disampaikan Syafrudin dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang di Sekretariat DPRD Kota Serang, Banten, Kamis, (25/6/2020).

Syafrudin mengatakan usulan dua raperda dari Pemkot Serang itu segera dibahas dan ditetapkan oleh pihak DPRD.

"Yang pertama perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan yang kedua perda tentang pembentukan dana cadangan umum pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang 2024," ujar Syafruddin dalam rapat paripurna itu.

Wali Kota Serang Menyampaikan LKPJ, Hanya Dihadiri 20 Anggota DPRD

Menurut Syafrudin, raperda tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik merupakan tindak lanjut dari Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik juga bagian tindak lanjut peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah tingkat provinsi.

"Tuntutan ini memang harus kita perdakan. Artinya, pergantian (mencakup) struktur APBD saja, kalau pelaksanaan teknis seperti PPK, BPTK, bendahara itu masih sama seperti yang sebelumnya," jelasnya.

Berubah Pikiran, PDIP DPRD Banten Tunda Interpelasi Wahidin Halim

Adapun usulan raperda tentang pembentukan dana cadangan umum pilkada adalah untuk meringankan beban biaya pilkada.

"Artinya, supaya jangan sampai 2023 kami menyiapkan dana sekaligus untuk persiapan 2024. Akan tetapi dibuat tiga tahun atau istilahnya menabung dulu, bertahap," kata Syafrudin.

"Jadi, seumpama dana pemilu itu Rp60 miliyar, dibuat selama tiga tahun, setiap tahun Rp20 miliar (menabung dahulu), agar tidak berat," sambungnya

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Editor: Abdul Qodir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved