Ini Penyebab Tunjangan PNS di Banten tak Dibayar Penuh Versi BKD

Di saat bersamaan, lanjut Komarudin, pemasukan atau pendapatan APBD adalah minim alias seret.

(CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Aparatur Sipil Negara (ASN; PNS dan pegawai kontrak) di lingkungan Pemprov Banten tak akan menerima penuh besaran tunjangan kinerja 2019.

Penyebab hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin, saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Komarudin menjelaskan alasan utama Pemprov Banten tidak bisa membayar penuh tunjangan kinerja PNS karena sebagian dana di kas daerah telah direlokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui refocusing APBD 2019.

Di saat bersamaan, lanjut Komarudin, pemasukan atau pendapatan APBD adalah minim alias seret.

Komarudin pun tak setuju hal ini disebut sebagai kebijakan pemotongan tunjangan kinerja PNS.

"Jadi pemberitaaan di luar yang mengatakan akan dipotong salah itu," kata Komarudin. Bukan dipotong, memang uangnya tidak ada, memang anggarannya tidak ada," kata Komarudin.

"Kenapa anggarannya tidak ada, karena pendapatan menurun, lalu juga dana yang ada difokuskan untuk penanganan Covid-19 semua," sambungnya.

PNS Pemprov Banten Positif Corona Setelah Bepergian ke Zona Merah, Begini Ceritanya

Puluhan Orang Jadi Korban Pungli hingga Ratusan Juta Rupiah Oknum PNS Kota Tangerang

Meski begitu, Komarudin mengaku pihaknya masih berusaha untuk mencari formulasi agar tunjangan kinerja para PNS di Banten dapat dibayarkan secara penuh.

"Kalau BKD ingin memperjuangkan dibayar secara penuh, makanya kenapa dibayarnya di akhir bulan, karena sejatinya BKD masih bertahan mengupayakan untuk dibayar penuh," kata dia.

"Tapi, kalau uangnya enggak ada dan uangnya itu untuk menangani pandemi Covid-19, yah mau bagaimana lagi," imbuhnya.

Pemprov Banten Ikuti Arahan OJK untuk Menyuntik Modal ke Bank Banten Rp 1,9 Triliun

Sebelumnya Pemprov Banten berencana akan memotong tunjangan kinerja para ASN sekitar 50 persen.

Hal tersebut mendapatkan reaksi penolakan dari para pegawai ASN di lingkungan Pemprov Banten.

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved