Breaking News:

Virus Corona di Banten

Diperiksa Inspektorat soal Dana Bansos Covid-19 di Banten, Ini Pembelaan Plt Sekretaris Dinsos

Bagi Budi, nama dan alamat penerima bansos Covid-19 bagian dari hal yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.

Wartakotalive.com
Ilustrasi dana bansos tunai 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Plt Sekretaris Dinsos Provinsi Banten Budi Dharma memenuhi panggilan pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten di Kota Serang, Banten, Jumat (3/7/2020).

Pemanggilan dilakukan menyusul aduan kurang transparansinya penyaluran Jaring Pengaman Sosial ( JPS) dampak pandemi Covid-19 (dana bansos langsung tunai-paket sembako) dengan anggaran triliunan rupiah.

"Jadi, LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) memberikan surat beberapa waktu ke kami, meminta data by name by address penerima bansos Covid-19, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," ujar Budi usai pemeriksaan.

Menurut Budi, masyarakat yang tergabung dalam LSM JPKP tersebut meminta dinsos untuk membuka secara transparan informasi penerima penyaluran bansos Covid-19 mengacu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Namun, pihaknya menolak memberikan data itu juga dengan alasan UU KIP.

Menurut Budhi, Pasal 17 poin H di UU KIP mengatur pengecualian pemberian data dan informasi dari badan publik ke publik, di antaranya hal yang dapat mengungkap rahasia pribadi.

"Rahasia pribadi itu bisa berupa kemampuan keuangan, kemampuan sosial, nilai-nilai ujian. Itu data-data yang dikecualikan, enggak boleh dipublikasikan," kata dia.

Lebih dari 90 Persen Laporan ke Ombudsman Banten tentang Bansos dari Pemerintah

Temui Wahidin Halim, Pimpinan KPK Soroti 1.079 Aset Bermasalah dan Dana Bansos Covid-19 di Banten

 

Bagi Budi, nama dan alamat penerima bansos Covid-19 bagian dari hal yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.

"Data itu menyatakan bahwa si A atau si B itu kurang mampu atau miskin. Secara sosial maupun ekonomi, itu (data) pribadi sebetulnya," kata Budhi.

"Jadi, sebetulnya kami tidak berkepentingan meng-keep (menyembunyikan) data itu. Tapi, ada amanat undang-undangnya karena itu menyangkut data pribadi seseorang," lanjutnya.

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Editor: Abdul Qodir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved