Breaking News:

Nasib Bank Banten

Kata Bank BJB soal Aliran Beras CSR ke DPRD Banten Berujung Dugaan Gratifikasi

Dia mengaku tidak tahu jika ternyata beras CSR itu juga ditujukan untuk para anggota Dewan yang terhormat.

Martin Ronaldo/Tribunners
Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Kejati Banten, Kota Serang, Banten, Senin (15/6/2020). Massa mahasiswa menuntut Kejati Banten menyelidiki kasus dugaan gratifikasi penerimaan beras DPRD Banten dari Bank Bjb. 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Bagi-bagi beras dari Bank Bjb kepada para anggota DPRD Provinsi Banten saat tengah disorot masalah, berujung dugaan gratifikasi dan diadukan kelompok mahasiswa ke Kejati Banten.

Lantas, apa tanggapan pihak Bank Bjb?

Kepala Kantor Cabang BJB Banten, Budiatmo Sudrajat memberi sedikit tanggapan perihal itu saat ditemui di sela acara halal bihalal dengan Pemkot Serang di Kota Serang pada Minggu, (5/7/2020).

Budiatmo menyatakan pembagian beras yang dilakukan oleh pihaknya merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan didistribusikan melalui sebuah forum CSR.

Mahasiswa Demo di Kejati, Minta Dugaan Gratifikasi Beras DPRD Banten Diproses Hukum

Interpelasi Mandek, Anggota DPRD Ini Dorong Pansus Sengkarut Bank Banten

Kepala Kantor Cabang Bank Bjb Banten Budiatmo Sudrajat
Kepala Kantor Cabang Bank Bjb Banten Budiatmo Sudrajat (Martin Ronaldo/Tribunners)

Dia mengaku tidak tahu jika ternyata beras CSR itu juga ditujukan untuk para anggota Dewan yang terhormat.

"Dari forum CSR kita tidak sampai sejauh itu," kata Budiatmo.

"(Beras diduga diterima DPRD Banten) kami tidak bisa komentar. Yang kami terima hanya lampiran data masyarakat yang terimbas dari Covid-19," sambungnya.

Pada 15 Juni 2020, kelompok mahasiswa dari GMNI Provinsi Banten berunjuk rasa di depan kantor Kantor Kejati Banten.

Mereka meminta pihak kejati memproses kasus dugaan gratifikasi dalam bentuk beras CSR dari Bank Bjb kepada para anggota DPRD Banten.

Mereka menduga pemberian beras CSR itu bagian upaya untuk meredam DPRD Banten menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim terkait kebijakan pemindahan kas daerah dari Bank Banten ke bjb dan rencana merger kedua bank tersebut.

Pihak Kejati Banten menerima aduan kelompok mahasiswa itu dan menyatakan akan memprosesnya dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) pihak-pihak terkait.

Belakangan Wahidin Halim selaku Gubernur Halim menyatakan akan kembali memindahkan kas daerah ke Bank Banten dan berusaha membantu penyehatan bank itu dengan suntikan anggaran Rp1,9 triliun.

Akhirnya, Fraksi PDIP dan beberapa fraksi lain di DPRD Banten mengurungkan rencana interpelasi itu dengan alasan menunggu realisasi dari pernyataan Gubernur Banten dahulu.

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved