Breaking News:

Nasib Bank Banten

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Datangi Pemprov Banten, Ingatkan Masalah Ini

Hasil analisis BAP DPD RI, potensi kerugian negara akibat kebijakan itu justru jauh lebih besar, yakni Rp45 miliar.

Martin Ronaldo/Tribunners
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD RI) Angelius Wake Kako mengunjungi kantor Pemprov Banten di Kota Serang, Banten, Kamis (9/7/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Badan Akuntabilitas Pubik Dewan Perwakilan Daerah RI ( BAP DPD RI) mengingatkan Pemprov Banten agar menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) atas permasalahan Bank Banten sebagaimana hasil pemeriksaan Semester II 2019.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua BAP DPD RI Angelius Wake Kako saat mendatangi kantor Pemprov Banten, Kota Serang, Banten, Kamis (9/7/2020).

Kedatangan Angelius Wake Kako dan jajaran diterima Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar serta para pejabat OPD pemprov dan perwakilan Pemkot Tangerang.

Angelius mengatakan pihaknya menyorot soal temuan BPK bahwa ada kerugian negara Rp5 miliar setiap tahun mulai kebijakan pembelian saham Bank Pundi dan pengelolaan Bank Banten diserahkan ke tangan BUMD PT Banten Global Development ( PT BGD).

Hasil analisis BAP DPD RI, potensi kerugian negara akibat kebijakan itu justru jauh lebih besar, yakni Rp45 miliar.

"Ini yang besar itu di Bank Banten yang bekerja sama dengan PT BGD. Itu nilai kerugiannya lumayan, yaitu Rp5 miliar. Tapi, potensi kerugiannya bisa sampai Rp45 miliar" tegasnya.

DPRD Minta Pemprov Komitmen dan Konkret Selamatkan Bank Banten

Pemprov Banten Hanya Beri Suntikan Modal Rp1,5 Triliun ke Bank Banten

Bank Banten
Bank Banten (net)

Oleh karena itu, Angelius mengaku memperingatkan jajaran Pemprov Banten untuk secara penuh menindaklanjuti rekomendasi dari temuan BPK agar kerugian yang lebih besar tidak terjadi.

"Kami mendorong kepada Pemerintah Daerah Banten untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama dengan pihak manapun, apalagi dalam kasus ini mengakuisisi Bank Pundi itu," terangnya.

Angelius juga mengaku telah berpesan ke Sekda dan jajaran Pemprov Banten agar jangan sampai ada masalah non-teknis yang berimbas pada performa Bank Banten, bahkan mengalami kerugian.

"Dan sekarang Bank Banten sedang tahap itu," ujarnya.

Pemprov Banten Ikuti Arahan OJK untuk Menyuntik Modal ke Bank Banten Rp 1,9 Triliun

Mahasiswa Demo di Kejati, Minta Dugaan Gratifikasi Beras DPRD Banten Diproses Hukum

 

 

Al Muktabar selaku Sekda Provinsi Banten mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sebagian besar arahan BAP DPD RI sebagaimana temuan BPK.

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD yang bertugas menelaah dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum.

BAK DPR RI juga bertugas menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik.

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved