Breaking News:

Ombudsman Banten Minta Lurah Mengamuk Diperiksa Inspektorat dan Diproses Hukum

Saidun kesal mendengar jawaban Kepala Sekolah SMAN 3 Tangsel, Aan Sri Analiah, mengenai siswa titipannya yang tak lolos.

Dok Polsek Pamulang
Kapolsek Pamulang, Kompol Supiyanto mendatangi lokasi kejadian di ruang kepala sekolah SMAN 3 Tangerang Selatan, pasca-seorang lurah mengamuk pada Jumat (10/7/2020) 

TRIBUNBANTEN.COM - Ombudsman RI Perwakilan Banten menelaah informasi mengamuknya Lurah Benda Baru, Pamulang Tangerang Selatan, Saidun, karena siswa titipannya gagal masuk SMAN 3 Tangerang Selatan, Banten.

Ombudsman Banten juga meminta inspektorat Pemkot Tangsel memeriksa lurah Saidun dan diproses ke kepolisian karena ada dugaan upaya pemaksaan.

“Kami akan meminta kepada Inspektorat Pemerintah Kota Tangsel untuk memeriksa lurah tersebut segera dan melaporkan hasilnya kepada Ombudsman RI Perwakilan Banten, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Lurah tersebut baik dari sisi etika dan jabatan,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakikan Banten Dedy Irsan saat dihubungi, Sabtu (18/7/2020).

Lurah Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Saidun, mengamuk hingga menendang toples di ruangan Kepala Sekolah SMAN 3 Tangerang Selatan.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat (10/7/2020), lalu.

Ketika itu, Saidun kesal mendengar jawaban Kepala Sekolah SMAN 3 Tangsel, Aan Sri Analiah, bahwa lima siswa titipannya yang merupakan warganya tak seorang pun diterima di sekolah itu.

Pihak sekolah tak meloloskan kelima siswa titipan sang lurah karena waktu pendaftaran PPDB secara online telah berakhir.

Dedy menyayangkan tindakan Saidun menitipkan siswa hingga mengamuk itu.

Menurutnya, kejadian itu memberikan contoh yang tidak baik di dunia pendidikan. Sebab, pendidikan semestinya tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan.

Menurut Dedy, tindakan Saidun dapat mencoreng nama Pemkot Tangsel dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara (ASN) menjadi terkikis.

Penilaian masyarakat terhadap ASN bisa makin memburuk karena peristiwa itu terjadi saat Pemkot Tangsel sedang gencar-gencarnya melaksanakan PPDB secara daring yang diharapkan bisa bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Dedy memahfumi permintaan maaf dari Saidun kepada pihak sekolah.

Namun, menurutnya proses hukum terhadap lurah tersebut harus berlanjut untuk memberikan efek jera dan contoh bagi ASN lainnya.

Menurutnya, kejadian itu memberikan contoh yang tidak baik di dunia pendidikan. Sebab, pendidikan semestinya tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan.

Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved