Breaking News:

Nelayan Serang Curhat "Kerap Mentok" ke DPR dan Kementerian KKP

Salah seorang perwakilan nelayan, Tarmizi (60) menyampaikan kondisi Muara Karangantu sudah dangkal sehingga kerap mentok dan sulit dilalui kapal

Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan
Sejumlah staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Selasa (11/8/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Para nelayan mencurahkan kesulitan melaut lantaran pendangkalan Muara Karangantu saat sejumlah staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Selasa (11/8/2020).

Wali Kota Serang turut mendampingin kunjungan pejabat eksekutif dan legislatif ke wilayahnya itu.

Salah seorang perwakilan nelayan, Tarmizi (60) menyampaikan kondisi Muara Karangantu sudah dangkal sehingga kerap mentok dan sulit dilalui kapal maupun perahu nelayan.

"Memang saat ini kondisi muara dangkal bukan karena air laut surut, jadi memang harus dikeruk lumpurnya supaya perahu tidak kesulitan jalannya," ujar Tarmizi.

Ia menceritakan, kondisi tersebut telah terjadi lebih dari dua bulan terakhir, namun belum ada upaya dari pemerintah daerah maupun pusat melakukan pengerukan maupun upaya yang lainnya.

Ratusan Petani Deli Serdang Jalan Kaki 41 Hari Demi Cari Keadilan ke Jokowi

Nelayan lainnya, Empoy menyamaikan karena dangkalnya muara, para nelayan terhambat saat hendak berangkat melaut dan berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan.

"Jadi, gara-gara dangkal waktu kita untuk berangkat jadi terhambat, kadang sampai dua sampai tiga jam. Akhirnya, siang baru sampai di lautnya. Karena berangkatnya siang, hasil tangkapannya pun berkurang," ujarnya.

Emboy berharap pemerintah pusat ataupun daerah dapat segera melakukan pengerukan terhadap Muara Karangantu agar para nelayan tak makin kesulitan bersamaan adanya pandemi Covid-19.

"Pernah dikeruk pake kapal tongkang cuman hanya tengahnya aja. Pingirnya mah gak. Maka jalan satu-satunya harus dikeruk pake alat berat," imbuhnya.

Staf Kementrian KKP Pamuji Lestari menjelaskan aspirasi yang disampaikan para nelayan Karangantu bukan menjadi kewenangan dari kementeriannya, melainkan Kementerian PUPR.

Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Dinas PU Pemprov Banten untuk aspirasi pengerukan Muara Karangantu.

"Bukan kewenangan kami, tapi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR karena perlu alat beko untuk mengeruk muara. Kami juga sudah menyurati dinas terkait di provinsi agar mengatasi persoalan itu," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja itu, pihak Kementerian KKP dan Komisi IV DPR RI memberikan bantuan uang tunai untuk nelayan dan petani.

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved