Breaking News:

Demo Buruh

Selasa Siang, Buruh Asal Banten Long March ke Gedung DPR, Apa Yang Disampaikan?

Elemen buruh asal Banten akan bergabung dengan rekan asal Jakarta menggelar aksi penyampaian pendapat ke Gedung Kementerian Perekonomian dan DPR RI

Dok Tribun Jateng
ilustrasi demo buruh 

TRIBUNBANTEN, BANTEN - Elemen buruh asal Banten akan bergabung dengan rekan asal Jakarta menggelar aksi penyampaian pendapat ke Gedung Kementerian Perekonomian dan DPR RI, Selasa (25/8/2020).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan buruh akan menyampaikan pendapat menolak draft Omnibus Law dan menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh menolak Omnibus Law draft pemerintah, yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk menolak Omnibus Law," kata Said Iqbal.

Berunjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Banten, Ini Tuntutan Buruh

Menurut dia, kesembilan alasan tersebut adalah hilangnya upah minimum, berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja eksploitatif, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, phk dipermudah.

Lalu, hak cuti dan upah atas cuti dihapus, tka buruh kasar dipermudah masuk, sanksi pidana dihapus, serta potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak dan outsourcing seumur hidup.

Dalam omnibus law, upah akan semakin murah. Karena selain menghilangkan UMK dan UMSK, juga diberlakukan upah minimum industri pada karya.

"Selain itu, kenaikan upah hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Padahal dalam PP No 78/2005, kenaikan upah minimum didasarkan pada inflansi plus pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Tujuh aliansi buruh dalam satu barisan, yaitu Kesatuan Serikat Buruh Indonesia, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, Selasa (21/7/2020).
Tujuh aliansi buruh dalam satu barisan, yaitu Kesatuan Serikat Buruh Indonesia, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, Selasa (21/7/2020). (Tribuners/Martin Ronaldo)

Dalam omnibus law juga, pekerja kontrak dan outsourcing diperbolehkan untuk seluruh jenis pekerjaan dan berlaku seumur hidup tanpa batas kontrak. Akibatnya, buruh tidak lagi diangkat menjadi karyawan tetap.

"Karena bukan karyawan tetap, dengan sendirinya hak pesangon pkerja kontrak dan outsourcing tidak akan pernah mendapatkan pesangon seumur hidupnya selayaknya karyawan tetap," kata dia.

Kalaulah ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pemerintah tapi berlaku untuk pekerja bermasa kerja 1 tahun keatas, jadi pengusaha buat saja kontrak kerja per 11 bulan saja diputus terus dikontrak lagi dan seterusnya, maka tidak perlu bayar JKP.

Halaman
123
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved