Breaking News:

Virus Corona di Banten

PNS tak Gunakan Masker Terancam Dipecat

Pemecatan itu perlu dilakukan mengingat seharusnya sebagai abdi negara memberi contoh kepada masyarakat.

Tribunnews/Jeprima
Ilustrasi PNS berbaris 

* Seharusnya Memberi Contoh

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Tak hanya warga biasa, Aparatur Sipil Negara ( ASN; PNS dan pegawai pemerintah dengan kontrak) di lingkungan Pemprov Banten yang melanggar protokol kesehatan dipastikan diberi sanksi terberat berupa pemberhentian alias pemecatan jika melanggar protokol kesehatan.

"Sanksi administrasi mulai dari surat teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian dari jabatan," ujar Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di sela kunjungan Kampung Tangguh Nusantara di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, Selasa (25/8/2020).

Pemecatan itu perlu dilakukan mengingat seharusnya sebagai abdi negara memberi contoh kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Andika Hazrumy terkait pemberlakuan Pergub Banten Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona.

Pergub tersebut di antaranya mengatur kewajiban masyarakat menggunakan masker di enam lokasi tempat keramaian.

Salah satu pasal dalam pergub tersebut diatur sanksi berupa denda Rp 100.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker dan denda Rp 300 ribu bagi pengelola tempat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan.

Banten Terapkan Wilayah Wajib Masker, Waspadai 6 Titik Keramaian Ini, Melanggar Didenda Duit

 

Menurut Andika, sanksi untuk ASN yang melanggar protokol kesehatan harus lah lebih tegas dan hal itu juga diatur dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Sanksi pemecatan itu lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan denda uang.

Warga Melanggar Aturan Penggunaan Masker Bakal di Denda Rp 100 Ribu

 

Menurutnya, para ASN harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena menurutnya masyarakat tidak akan patuh jika dalam pelaksanaannya orang yang dijadikan panutannya tidak menggunakan protokol kesehatan juga dalam kehidupan sehari-hari.

"Sehingga pada akhirnya Konsistensi (ASN) dalam penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat," tandasnya.

Gubernur Banten Andika Hazrumy didampingi Wali Kota Serang Syafrudin saat kunjungan Kampung Tangguh Nusantara di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, Selasa (25/8/2020).
Gubernur Banten Andika Hazrumy didampingi Wali Kota Serang Syafrudin saat kunjungan Kampung Tangguh Nusantara di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, Selasa (25/8/2020). (Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Andika menjelaskan tujuan diberlakukannya protokol kesehatan untuk masyarakat lebih menjaga pola hidup sehat dan sadar akan pentingnya menggunakan masker.

"Nanti petugas akan kita siapkan dari pemprov, Polri, TNI hingga Satpol PP," jelasnya.

Andika menambahkan, seluruh denda uang yang didapat dari para pelanggar protokol kesehatan akan dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Pemprov Banten.

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved