Breaking News:

Ombudsman Turun Tangan di Perkara Penyandang Disabilitas yang Jadi Korban Pengeroyokan di Pandeglang

Ombudsman RI Perwakilan Banten akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami seorang penyandang disabilitas di wilayah Banten.

Net
Ilustrasi penganiayaan 

TRIBUNBANTEN, BANTEN - Ombudsman RI Perwakilan Banten akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami seorang penyandang disabilitas di wilayah Banten yang sampai saat ini belum terungkap.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan keluarga akan menyampaikan laporan secara resmi kepada Ombudsman terkait dengan hal tersebut," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan, saat ditemui awak media di kantor Ombudsman RI Perwakilan Banten, Rabu (26/8/2020).

Polisi Simpulkan Penyandang Disabilitas Korban Pengeroyokan di Pandeglang Alami Gangguan Jiwa

Pihaknya mengetahui kasus tersebut berdasarkan beberapa pemberitaan di media massa.

Setelah itu, pihaknya mencari cara untuk menghubungi keluarga korban agar dapat meminta keterangan lebih lanjut.

Pihaknya menyayangkan kejadian pengeroyokan terhadap pemuda penyandang disabilitas tersebut.
Apabila keluarga korban sudah melaporkan secara resmi, maka pihaknya akan langsung melakukan klarifikasi kepada Polres Pandeglang mengenai alasan lambatnya penanganan kasus itu.

"Kami dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menyayangkan kejadian dugaan penganiyayaan sekelompok orang terhadap pemuda penyandang disabilitas. Nanti kami akan melakukan klarifikasi kepada Polres Pandeglang, apa yang menjadi kendala hingga laporan itu belum ada titik terang sampai saat ini," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penelitian terlebih dahulu terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Polsek Cadasari dalam pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), yang diberikan dua bulan setelah dilakukannya laporan.

Penyandang Disabilitas Dikeroyok Massa, Apa Penyebabnya? Polisi Belum Tangkap Para Pelaku

"Semua laporan bisa kami terima selama memenuhi syarat formil dan materil. Nanti akan kami telaah dan teliti, baru nanti akan kami lakukan investigasi, klarifikasi, apakah itu masuk dalam maladministrasi. Semua pasti berpotensi," ungkapnya.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran administrasi, Dedy mengaku akan memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang didalamnya ada rekomendasi tindakan korektif, agar petugas terkait dapat diberikan sanksi.

"Yah kami akan memberikan LAHP, isinya ada tindakan korektif yang harus dilakukan. Misalnya memberikan sanksi kepada petugas yang lalai, karena dalam menjalankan tugasnya telah lalai," tandasnya.

Halaman
1234
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved