Breaking News:

Putusan Mahkamah Konstitusi: Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Swasta-BUMN

MK menyatakan wakil menteri dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan Negara atau swasta.

Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Gedung Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNBANTEN, BANTEN - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan wakil menteri dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan Negara atau swasta.

Ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi terbaru atas gugatan gugatan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur soal jabatan wamen dan larangan untuk rangkap jabatan.

Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul dalam pertimbangannya mengatakan, UU tersebut telah mengatur soal larangan menteri untuk rangkap jabatan.

“Larangan itu juga berlaku bagi jabatan wamen,” ujar Manahan, Kamis (27/8).

Gubernur Banten dan Wali Kota Serang Beda Pendapat Soal Pembukaan Bioskop, Begini Katanya

Menurut Manahan, wamen ditempatkan sebagai pejabat sebagai status menteri.

Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan bagi menteri yang diatur dalam UU 30/2008 berlaku pula bagi wamen.

Larangan tersebut dimaksudkan agar wamen fokus pada beban kerja di kementerian.

Sekadar mengingatkan, gugatan rangkap jabatan diajukan oleh Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Bayu Segara ke MK pada awal Januari lalu.

Tak hanya menyoal rangkap jabatan wamen, gugatan juga menyoal keberadaan wamen sendiri, menurut hakim.

Menurut Hakim, jabatan wamen diperbolehkan. UU itu menjelaskan bahwa presiden dapat mengangkat wamen apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.

Halaman
12
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved