Breaking News:

Virus Corona

Khawatir Angka Infeksi Covid-19 Melonjak, Elemen Masyarakat Minta Ajang Pilkada Ditinjau Ulang

Sejumlah elemen masyarakat meminta agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Dok. Polres Metro Depok
Pasien Covid-19 ditangani tim protokol kesahatan rumah sakit usai ditemukan meninggal dunia di RS Univesitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (3/9/2020). Pasien tersebut diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 13 rumah sakit tersebut. 

TRIBUNBANTEN, JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat meminta agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Hal ini, karena Pilkada 2020 akan digelar pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Jangan demi menegakkan demokrasi ribuan nyawa rakyat dikorbankan. Pesta demokrasi ini masih bisa ditunda," ujar Koordinator Nasional Gerakan Tunda Pilkada, Lisman Hasibuan, Minggu (6/9/2020).

Jumat Ini, Dimulai Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020

Alasan KPU, DPR, dan Kemendagri Sepakat Menunda Pilkada 2020

Dia melihat terjadi penumpakan orang di lapangan pada saat pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah yang dilakukan mulai hari Jumat (4/9/2020) sampai Minggu (6/9/2020).

"Terlihat kerumunan tidak dapat dicegah karena euforia para pendukung calon kepala daerah. Bagaimana nanti saat kampanye sampai saat pencoblosan," kata dia.

Sejumlah elemen masyarakat meminta agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Sejumlah elemen masyarakat meminta agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. (istimewa)

Seharusnya, menurut dia, pemerintah belajar dari penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"Apa tidak belajar dari Pileg/Pilpres 2019 yang lalu dimana 894 orang petugas Pemilu meninggal dunia, padahal waktu itu belum masa Pandemi Covid19," kataPutra Batak yang lahir dan besar di Papua ini.

Sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, pihaknya tidak ingin orang nomor 1 di Indonesia itu digugat, karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dia menjelaskan, Pasal 152 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan tentang tanggung Jawab Pemerintah atas resiko kesehatan saat Pandemi atau penyakit menular.

"Jangan korbankan rakyat hanya demi demokrasi, Pilkada bisa diundur dan ditunda, tetapi wabah Pandemi ini siapa yang bisa menggaransi akan berhenti, bahkan jika dipaksakan Pilkada serentak nanti di 270 daerah akan bisa menjadi pemicu mewabah kembali Pandemi Covid19," tambah Kornas 71 Relawan Jokowi yang tergabung di Relawan Indonesia Bersatu (RIB) ini.

Bupati Meninggal Dunia Usai Daftar Pilkada di KPU, Berikut Kronologinya

Untuk diketahui, DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) bersama 17 Ormas/ Lembaga dalam Koalisi Tunda Pilkada 2020 berencana melayangkan surat Somasi kepada Presiden RI Joko Widodo.

Upaya itu dilakukan agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan PERPPU agar Pilkada Serentak di 261 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi 9 Desember 2020 mendatang ditunda dan diundurkan mengingat Pandemi Covid 19 di sejumlah Daerah se-Indonesia korbannya semakin meningkat.

Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved