Breaking News:

KPU Banten Persilakan Bacalon Kepala Daerah Gelar Konser Musik, Persyaratan ini Harus Dipenuhi

KPU Provinsi Banten periode 2018-2023, Masudi, mempersilakan kepada bakal calon kepala daerah menggelar konser musik.

net
Ilustrasi Pilkada Serentak 

Laporan Wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten periode 2018-2023, Masudi, mempersilakan kepada bakal calon kepala daerah menggelar konser musik.

Namun, kata dia, sebelum menggelar konser musik terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Salah satu diantaranya, yaitu konser musik yang akan digelar harus mendapatkan persetujuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berada di daerah tersebut.

"Dalam situasi covid saat ini, selain izin kepolisian, peserta pilkada harus berkoordinasi dengan gugus tugas setempat. Mereka yang akan memberikan pertimbangan apakah boleh atau tidak," jelasnya, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Kamis (17/9/2020).

Gubernur Banten Siap Pasang Badan untuk Ulama dan Kiyai

Pemprov Banten Siapkan 1508 Tempat Tidur Rumah Singgah

Di pasal 63 ayat 1 huruf b Peraturan KPU (PKPU) nomor 10 tahun 2020 disebutkan, pasangan calon dapat melakukan kegiatan lain saat kampanye asal tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu bentuk kegiatan lain tersebut adalah kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik.

Ia juga menjelaskan, kegiatan tersebut tetap dibatasi jumlah peserta yang hadir sebanyak 100 orang.

Hal itu dilakukan agar tetap mencegah dan berupaya mengendalikan Covid-19.

"Sampai saat ini aturan tersebut belum diubah dan masih berlaku apakah peserta atau penyelenggara kampanye akan menggunakan kegiatan ini nanti pada saat tahapan kampanye, itu menjadi hak mereka," kata dia.

Dia mengingatkan kepada seluruh pihak terutama Bacalon dan pelaksana Pilkada agar tetap berkegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab menjalankan protokol kesehatan.

"Jika ada pelanggaran protokol sudah saatnya institusi yg diberi kewenangan memberikan tindakan tegas," ujarnya.

Selain itu, dia meminta kepada aparat kepolisian yang telah diberikan kewenangan untuk dapat menindak, menjalankan tugasnya dengan maksimal dan tidak tebang pilih.

Tensi Panas Pilkada, Politisi Perempuan Diduga Dilecehkan, Dibawa ke Ranah Hukum atau Jalur Damai?

Pendaftaran Pasangan Pilkada Ditutup, Total 687 Bacalon Kepala Daerah, 11 di Banten, Siapa Mereka?

Terkahir, ia mengatakan sedang berupaya mendorong para anggota KPU baik di kabupaten/Kota untuk dapat membangun kesepemahaman dengan semua pihak.

"Agar sama-sama berkomitmen dan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi, apakah dalam bentuk fakta integritas atau dalam bentuk lainnya, itu kita serahkan kepada mereka," katanya.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved