Breaking News:

Revisi UU Kejaksaan: Tuntutan Konstitusi Atas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan

Tulisan disampaikan oleh Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.

Editor: Glery Lazuardi
komisi-kejaksaan.go.id
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). 

Tulisan disampaikan oleh Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Penataan dan reorientasi bidang penegakan hukum pasca reformasi melalui amandemen konstitusi, salah satunya dilakukan dengan memasukan frasa “untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” dalam rumusan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Di dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan itu tentu melahirkan tuntutan akan sebuah pengembanan hukum bagi setiap lembaga yang bertugas melaksanakan penegakan hukum.

Menurut Lalu Muhamad Hayanul Haq, yang dimaksud dengan pengembanan hukum adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan gagasan-gagasan ideal yang menjadi tujuan hukum, dimulai dari aktifitas intelektual, penggalian, pengkonstruksian, pemformulasian, pembadanan hingga pengajaran dan mempertahankannya di pengadilan.

Beranjak dari pandangan itu, ketika membahas tentang pengembanan hukum maka tidak sepantasnya bagi para pembelajar hukum untuk membuat pengkotak-kotakan di dalam menjalankan suatu kewajiban, ulangi, kewajiban, bukan pada persoalan hak.

Termasuk halnya dalam konteks revisi undang-undang kejaksaan yang kini tengah memasuki tahapan legislasi oleh lembaga DPR-RI.

Isu yang mencuat, satu diantaranya adalah kegiatan penyidikan lanjutan dan kewenangan-kewenangan lainnya oleh kejaksaan.

Upaya meng-goal-kan kewenangan itu tentunya juga tidak semestinya dimaknai sebagai sebuah tuntutan untuk mewujudkan hak-hak sebagaimana dimaksud.

Lebih dari itu, dengan mendasari pemikiran bahwa penegak hukum itu adalah pengemban hukum, maka seyogyanya pula pengemban hukum memiliki visi untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan sebagai mandat dari konstitusi.

Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan?

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved