Breaking News:

Revisi UU Kejaksaan: Tuntutan Konstitusi Atas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan

Tulisan disampaikan oleh Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.

Editor: Glery Lazuardi
komisi-kejaksaan.go.id
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). 

Kepastian hukum yang berkeadilan itu dapat dicapai apabila prosesnya dilakukan secara benar.

Tidaklah mungkin dapat tercipta suatu kepastian yang berkeadilan, kalau tidak ada kebenaran di dalamnya.

Di dalam konteks ilmu pengetahuan, seluruh produk-produk ilmu pengetahuan itu adalah akibat dari proses pembelajaran.

Ilmu pengetahuan yang benar hanya dihasilkan melalui proses penyelidikan dan penelitian yang benar.

Sama halnya dengan produk kepastian hukum. Kepastian hukum yang benar hanya dihasilkan melalui proses penyidikan yang benar.

Berjalinan dengan mandat besar konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan, maka seluruh pengemban hukum terikat oleh kewajibannya menciptakan sistem penegakan hukum yang dapat betul-betul mewujudkan kebenaran.

Ketika para penegak hukum mempunyai mempunyai visi utuk mewujudkan kebenaran, maka seluruh penegak hukum itu harus memiliki tanggungjawab yang sama di dalam penegakan hukum.

Oleh sebab penegak hukum memiliki tanggungjawab yang sama, maka seharusnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan itu tidak dibatasi hanya kepada penyidik tunggal pada satu institusi tertentu, akan tetapi seluruh penegak hukum juga memiliki kewenangan yang sama di dalam melakukan penyidikan.

Argumentasi itu tentu berpijak pada amanat konstitusi.

Di dalamUndang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (3) tertuang tentang badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur di dalam undang-undang (UU). UU kekuasaan kehakiman konteksnya tentu UU No.48 Tahun 2009.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved