Breaking News:

Revisi UU Kejaksaan: Tuntutan Konstitusi Atas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan

Tulisan disampaikan oleh Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.

Editor: Glery Lazuardi
komisi-kejaksaan.go.id
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). 

Di dalam Pasal 38 ayat (2) disebutkan, fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Inilah yang menjadi sandaran bahwa polisi, jaksa, dan advokat kedudukannya adalah sama di hadapan hukum, selaku penegak hukum.

Atas dasar itulah, maka sepatutnya penegak hukum diikat oleh prinsip yang sama, yaitu prinsip kebenaran.

Lantas bagaimana mewujudkan kebenaran sehingga kebenaran itu dapat ditampilkan oleh pengadilan dan dapat dijadikan sebagai basis dalam membuat keputusan yang seadil-adilnya oleh hakim?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sudah semestinya diformulasikan kembali kepada tujuan dan fondasi konstitusi.

Dalam hal ini tujuan sebagai fondasi adalah apa yang tertera di dalam Pasal 28 UUD 1945, yang satu diantaranya adalah hak atas kepastian hukum yang adil.

A contrario atas pasal tersebut, pemerintah terikat oleh kewajiban untuk menciptakan produk-produk hukum sebagai derivate dari konstitusi yang benar.

Bertalian dengan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan maka harus ada sistem penegakan hukum yang kredibel.

Pada fase ini, diperlukan perbaikan di dalam sistem penyidikan yang bukan hanya sebatas kepada lembaga kepolisian, akan tetapi jaksa juga sebagai penegak hukum berhak untuk melakukan kontrol.

Bukan karena keinginan jaksa, dan bukan karena kehendak dari polisi, tapi hal itu karena kehendak dan interpretasi konstitusional.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved