Breaking News:

Revisi UU Kejaksaan: Tuntutan Konstitusi Atas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan

Tulisan disampaikan oleh Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.

Editor: Glery Lazuardi
komisi-kejaksaan.go.id
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). 

Ketika terjadi konteks kemonopolian di dalam suatu proses penegakan hukum, maka berdasarkan konsep yang ideal dikhawatirkan terjadi monopoli secara total oleh salah satu institusi bukan hanya pada substansinya saja tetapi juga kepada turunan-turunan kebijakan lainnya.

Memang, gagasan di dalam RUU Kejaksaan yang menyatakan tidak ada penambahan kewenangan pada dasarnya disandarkan kepada argumentasi bahwa penuntutan itu juga mencakup kegiatan penyidikan.

Di dalam point ini, secara teknis bahwa apa yang dimaksud kepolisian sebagai penyidik tunggal, tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

Institusi yang harus menjadi penyidik, bukan hanya kepolisian tetapi semua penegak hukum.

Kiranya spirit daripada pembenahan sistem melalui revisi uu kejaksaan ini didasari oleh marwah konstitusi, bukan berdasarkan keinginan yang disampaikan oleh institusi atau lembaga secara sektoral.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved