Breaking News:

Kejati Banten Selidiki Kasus Korupsi Tablet Siswa di Lebak dan Pandeglang, Dua Kejari Dilibatkan

Kejati Banten bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lebak dan Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk meminta keterangan pihak-pihak terkait pengadaan tablet

Kejati Banten Selidiki Kasus Korupsi Tablet Siswa di Lebak dan Pandeglang, Dua Kejari Dilibatkan
istimewa
Ilustrasi korupsi

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, BANTEN - Kejaksaan Tinggi Banten menindaklanjuti laporan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer tablet di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Kantor Cabang Daerah (KCD) Lebak dan Pandeglang untuk siswa SMA/SMK/SKh.

Kejati Banten bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lebak dan Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk meminta keterangan pihak-pihak terkait pengadaan tablet tersebut. 

"Kami berkoordinasi dengan Kejari Lebak dan Pandeglang untuk kelancaran pemeriksaan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Ivan Siahaan, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Kamis (22/10/2020).

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan Kejari Lebak dan Pandeglang untuk efisiensi dan efektifitas penyelidikan kasus tersebut.

"Karena kan kalau kesini tidak efektif. Apalagi ini menyangkut beberapa kepala sekolah. Kalau guru-guru disuruh ke sini kan kasian<" kata Iva.

"Jadi, lebih dekat mereka diperiksa oleh kejari masing-masing daerah," imbuhnya.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Banten Kumpulkan Bukti Terkait Dugaan Korupsi Dosen Untirta

Baca juga: Korupsi Material Jalan, Mantan Kadis PUPR Kota Cilegon dan Dua Sahabat Dijebloskan ke Penjara

 

Ilustrasi tablet: Galaxy Tab S6 Lite
Ilustrasi tablet: Galaxy Tab S6 Lite (Notebook Check)

 

 

 

Meski pemeriksaan dilakukan oleh Kejari Lebak dan Pandeglang, lanjut Ivan, penyelidikan kasus ini tetap berada dalam penanganan Kejati Banten.

Dan saat ini, penanganan kasus tersebut masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) di Kejati Banten.

"Sekarang ini yang penting, (menelusuri) kejadian pengadaan itu benar atau tidak. Itu nanti di daerah. Setelah benar kejadian itu ada, maka kami akan lihat apakah ada unsur melawan hukum atau tidak, adakah unsur kesengajaan," jelasnya.

Baca juga: Khawatir Dipolitisasi, Kejati Banten Tunda Penanganan Perkara Kasus Dugaan Korupsi di Pemkab Serang

 

Sebelumnya, Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) melaporkan kasus dugaan korupsi pengandaan tablet untuk SMA/SMK/SKh di Lebak ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Proyek pengadaan tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten KCD Lebak dan Pandeglang.

Diduga terjadi penggelembungan atau mark up harga dari pengadaan tablet untuk siswa SMA/SMK/SKh itu.

Pengadaa tablet untuk SMA/SMK di Kabupaten Lebak itu senilai Rp8,5 miliar.

Sementara, di Pandeglang senilai Rp24 miliar, rinciannya untuk SMP senilai Rp8,1 miliar dan SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang senilai Rp15,9 miliar.

Untuk Pengadaan HP Tablet di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang itu jumlahnya sekitar 8.366 unit. 4.837 unit untuk untuk SD, 3.529 untuk SMP.

Dari hasil investigasi dan analisa yang ALIPP, potensi kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tablet untuk SMA/SMK/SKh di Kabupaten Lebak sebesar Rp1 miliar.

Sedangkan SMP dan SD di Kabupaten Pandeglang diperkirakan mencapai Rp3,2 miliar.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved