Breaking News:

Perbandingan Kepemimpinan Indonesia dan Vietnam dalam Pengambilan Kebijakan Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak Negara menepatkan diri dalam situasi krisis yang luar biasa.

Editor: Glery Lazuardi
freepik
Ilustrasi Covid-19 

Aparat pemerintah yang bertugas dalam bidang teknologi digital bertugas untuk membendung penyebaran desas-desus dan berita palsu (hoax), disamping penegakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan hoax atau terlibat dalam kegiatan mencari keuntungan pribadi dalam situasi krisis.

Media pemerintah juga terus-menerus meliput negara-negara yang memakan banyak korban seperti Tiongkok, Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keseriusan ancaman Covid-19, serta untuk menunjukkan pentingnya intervensi yang kuat dari pemerintah itu sendiri.

Di Vietnam, fokus utama strategi manajemen krisis dalam penanganan Covid-19 adalah sektor kesehatan sebagai langkah awal.

Kemudian, pemerintah Vietnam juga memberikan informasi akurat untuk masyarakat ketahui agar tidak menimbulkan kepanikan secara sepihak dan bahkan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi virus ini.

Menyikapi Secara ‘Santai’

Berbeda dengan Vietnam yang merespon cepat dan membuat kebijakan yang fokus pada mitigasi dan pencegahan penyebaran Covid-19, respon Indonesia justru sebaliknya. Saat pandemi Covid-19 merebak di Wuhan, respon pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan adalah meminta masyarakat untuk melakukan salat istighosah dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Detik.com:2020).

Tidak ada upaya untuk melakukan deteksi dini maupun kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya mitigasi dan pencegahan, pemerintah justru lebih banyak berbicara mengenai dampak ekonomi. Hal ini terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajarannya untuk menyiapkan instrumen moneter dan fiskal untuk memperkuat daya tahan dan daya saing negara (CNN:2020).

Jokowi juga menekankan untuk memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, serta meningkatkan promosi untuk wisatawan yang mencari alternatif destinasi karena batalnya kunjungan ke negara-negara yang terkontaminasi Covid-19 saat itu, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea.

Kemudian, banyak negara yang melakukan penutupan lalu lintas manusia pada masa pandemi seperti ini, namun pemerintah Indonesia justru menggelontorkan anggaran sebesar 103 miliar rupiah untuk promosi wisata, 25 miliar rupiah untuk mengembangkan destinasi pariwisata, dan 72 miliar rupiah untuk para influencer dalam rangka mendorong peningkatan wisatawan ke Indonesia pada saat itu (Katadata.co.id:2020).

Satu-satunya kebijakan yang terkait mitigasi dan penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) tentang penetapan infeksi virus corona sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved