Breaking News:

Perbandingan Kepemimpinan Indonesia dan Vietnam dalam Pengambilan Kebijakan Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak Negara menepatkan diri dalam situasi krisis yang luar biasa.

Editor: Glery Lazuardi
freepik
Ilustrasi Covid-19 

Pertama, buruknya komunikasi publik yang dilakukan pemangku kepentingan atas pandemi yang sedang berlangsung serta kebijakan-kebijakan yang menyertainya.

Kedua, perbedaan persepsi dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan terkait penanganan Covid-19 baik oleh para pemangku kepentingan di pusat maupun daerah.

Ketiga, perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dan faktor politik maupun ketidakjelasan arahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Selain memastikan kerjasama dan mengerahkan pengambilan keputusan, kepemimpinan juga memainkan peran kunci komunikasi pada masa krisis.

Seperti diungkap Ben Bland (2020) dalam buku Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia, Covid-19 telah menguak keretakan dalam kepemimpinan Presiden Jokowi dan memperlihatkan buruknya kapasitas negara dalam bidang kesehatan.

Ketidakpercayaan terhadap data saintifik, peran militer yang terlalu besar dalam manajemen krisis, dan perebutan kekuasaan antar-elite politik, keinginan pemerintah untuk menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan publik hanya sebatas angan-angan saja (Jeffrey, 2020).

Jokowi dianggap terlalu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan dan terlalu menekankan pada output yang cepat dengan menegasikan proses mitigasi virus ini.

Strategi yang diambil Jokowi tidak selaras dengan fungsi kepemimpinan yang diusung oleh Stephen Covey (2005) dalam The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness, yaitu fungsi modelling (panutan), dalam hal ini Jokowi kurang tegas dalam menjadi panutan untuk pengambilan tindakan.

Namun di sisi lain, fungsi pathfinding (perintis) muncul dalam kepemimpinan Jokowi dengan ditetapkannya beberapa kebijakan terutama dalam bidang ekonomi.

Kemudian, dalam fungsi aligning (penyelaras) terbukti kurang berjalan mulus, terlihat pada kurangnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Harus disadari bersama, bahwa Indonesia saat ini masih berada di tengah perjalanan wabah dan masih jauh dari titik akhir.

Respon pemerintah yang cepat dalam waktu yang tepat, serta kapasitas aktor dan kelembagaan yang memadai, menjadi faktor penting bagi keberhasilan strategi negara dalam masa krisis ini.

Sudah seharusnya Jokowi sebagai pemimpin yang memiliki power, kemampuan merumuskan kebijakan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan adalah hal yang tidak bisa ditawar.

Selain itu, cara bergotong-royong yang merupakan budaya bangsa Indonesia juga harus diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat dari hulu ke hilir dalam menangani Pandemi Covid-19 ini.

Oleh : Gracia Sarah Armadani
Mahasiswa Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Univeritas Indonesia

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved