Breaking News:

Pilkada Serentak

Berisiko Terpapar Covid-19, Segini Besaran Honor Petugas Penyelenggara Pilkada PPK, PPS hingga KPPS

Pada 9 Desember 2020, pemerintah melansir total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 592.900 orang dan yang meninggal mencapai 18.171 orang.

Editor: Abdul Qodir
Warta Kota/Nur Ichsan
SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA - KPU Kota Tangerang Selatan, menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, di lapangan PTPN VIII, Serpong, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini sebagai persiapan Pilkada Serentak 2020 yang dilangsungkan bersamaan pandemi Covid-19 pada 9 Desember mendatang. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 digelar Rabu, 9 Desember di tengah ancaman pandemi Covid-19.

Pada 9 Desember 2020, pemerintah melansir total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 592.900 orang dan yang meninggal mencapai 18.171 orang. Sementara, angka kesembuhan sebanyak 487.445 orang.

Ada 270 daerah yang ikut menyelenggarakan pesta demokrasi. Daerah itu terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.

Jauh hari sebelum pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah merekrut sejumlah penyelenggara pemilu ad hoc.

Penyelenggara itu terdiri dari panitia pemlihan kecamatan (PPK), panitia pemunguatan suara ( PPS) tingkat desa/kelurahan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tingkat TPS.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum ( KPU) yang diterima Kompas.com dari Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, per 17 November 2020, ada 21.210 anggota PPK dan 12.726 sekretariat PPK.

Jumlah ini tersebar di 4.242 kecamatan yang menggelar Pilkada. Sementara itu, anggota dan sekretariat PPS masing-masing berjumlah 140.241 orang. Angka ini tersebar di 46.747 desa.

Kemudian, anggota KPPS dan perlindungan masyarakat (Linmas) atau pengaman TPS yang bertugas total mencapai 2.690.451 orang. Jumlah ini tersebar di 298.939 TPS.

Mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020, masa kerja penyelenggara pemilu ad hoc tidak semuanya sama.

Masa kerja PPK hampir mencapai 7 bulan, terhitung sejak 15 Juni 2020 hingga 31 Januari 2021.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved