Breaking News:

Tempuh Jalur Hukum Soal Pelarangan Aktivitas, FPI Banten: Kami Punya Hak

FPI menempuh jalur hukum terkait upaya pemerintah melarang organisasi kemasyarakatan (Ormas) itu untuk beraktivitas.

Penulis: Rizki Asdiarman | Editor: Glery Lazuardi
Kolase Tribunnews.com
Rizieq Shihab dan FPI 

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Rizki Asdiarman

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Front Pembela Islam ( FPI) menempuh jalur hukum terkait upaya pemerintah melarang organisasi kemasyarakatan (Ormas) itu untuk beraktivitas.

Dalam waktu dekat, FPI akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN).

"Pada prinsipnya ketika FPI dibatalkan atau dihentikan kami punya hak gugat. Kami menilai ini adalah keputusan sepihak," kata Sekretaris Tim Advokat Muslim Badan Hukum Front (BHF) FPI Banten, Zaenudin, saat dihubungi pada Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Pemerintah: FPI Tak Punya Lagi Legal Standing, Aparat akan Tindak Tegas Jika Ada Aktivitas

Menurut dia, hukum administrasi negara mengenal istilah Contrarius Actus.

Asas contrarius actus berasal dari bahasa Latin yang artinya tindakan yang yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkan.

"Perlu diingat masyarakat punya hak masa waktu 90 hari untuk melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sesuai dengan perundang-undangan," ujarnya.

Nantinya, dia menambahkan, pihak majelis hakim PTUN akan menguji apakah keputusan pemerintah itu sudah sesuai menurut hukum.

"Dan itu nanti akan diuji, sudah pas kah keputusan penjabat tata usaha negara ini dalam surat keputusan bersama dengan Menkopolhukam," tambahnya.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan FPI sebagai Organisasi Terlarang

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved