Breaking News:

Sidang Sengketa Hasil Pilkada Tangerang Selatan dan Pandeglang Digelar Jumat 29 Januari

Sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 itu akan mulai berlangsung pada 26 sampai dengan 29 Januari 2021.

Penulis: Glery Lazuardi | Editor: Glery Lazuardi
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Gedung Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menjadwalkan sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 itu akan mulai berlangsung pada 26 sampai dengan 29 Januari 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 132 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 yang masuk dan teregistrasi di MK.

Persidangan akan dibagi menjadi tiga ruang panel. Sembilan majelis hakim konstitusi ditugaskan untuk memimpin persidangan di tiga panel tersebut.

Baca juga: KPU: Tak Puas Terhadap Hasil Pilkada, Paslon Dapat Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Baca juga: Pelantikan Kepala Daerah Empat Kabupaten/Kota di Banten Tunggu Gugatan Calon di MK Selesai

Untuk di wilayah Provinsi Banten terdapat dua gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP). Yaitu, PHP Wali Kota Tangerang Selatan dan PHP Bupati Pandeglang.

PHP Wali Kota Tangerang Selatan dan PHP Bupati Pandeglang akan disidangkan di ruang panel 1 di Ruang Sidang Lt 2 gedung 1 MK, pada Jumat (29/1/2021).

Untuk PHP Bupati Pandeglang teregister di 74/PHP.BUP-XIX/2021. Gugatan itu diajukan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 02, Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy.

Untuk PHP Wali Kota Tangerang Selatan teregister di 115/PHP.KOT-XIX/2021. Gugatan itu diajukan pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 01, Muhamad-Rahayu Saraswati.

Untuk diketahui, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang nomor urut 02, Toni Fathoni Mukson–Miftahul Tamamy mempertimbangkan mengajukan gugatan hasil Pilkada Pandeglang 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Thoni Fathoni Mukson menilai telah terjadi pelanggaran selama pelaksanaan pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved