Breaking News:

Bukan Sekedar Bencana Alam, Diduga Ada Unsur Kelalaian di Insiden Longsor Sumedang

Pada awal tahun ini terjadi bencana longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Petugas berusaha mencari korban tertimbun tanah longsor di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Minggu (10/1/2021). Longsor yang terjadi dua kali pada Sabtu, 9 Januari 2021 itu, mengakibatkan 18 jiwa luka dan 13 jiwa menggal dunia. 

TRIBUNBANTEN.COM, SUMEDANG - Pada awal tahun ini terjadi bencana longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Insiden longsor itu mengakibatkan puluhan jiwa meninggal dan ribuan orang mengungsi, pada 9 Januari 2021.

Pemerintah sudah menetapkan Kabupaten Sumedang masuk status tanggap darurat selama 21 hari.

Diduga telah terjadi kelalaian dari insiden longsor tersebut.

Baca juga: BPBD: Waspada Banjir dan Tanah Longsor di Banten Selatan

Baca juga: Total 40 Jenazah Dievakuasi, Pencarian Korban Longsor Sumedang Dinyatakan Selesai dan Ditutup

Polres Sumedang telah memanggil dua pengembang perumahan yaitu pihak Perumahan SBG dan Perumahan Pondok Daud, di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kedua pengembang ini diduga abai sehingga mengakibatkan terjadi insiden tanah longsor tersebut.

Pembina Gelap Nyawang Nusantara (GNN) Kabupaten Sumedang Asep Riyadi, meminta penegak hukum mengusut tuntas insiden itu.

"Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di wilayahnya merupakan kejahatan tata ruang dan lingkungan serta adanya pembiaran atas semua penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran publik oleh oknum pemerintah," ujarnya.

Dia meminta agar KPK ataupun pihak kepolisian menyelidiki kasus dugaan penyimpangan yang diduga melibatkan oknum perangkat atau pejabat daerah di Kabupaten Sumedang Jawa Barat.

Selain itu, dia menyarankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pemberi Hak Guna Bangunan (HGB) harus lebih cermat dalam mengeluarkan HGB.

Halaman
123
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved