Breaking News:

Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Tangsel yang Diajukan Sara Keponakan Prabowo Ditolak MK

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan

Tribunbanten.com/Zuhirna Wulan Dilla
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Muhamad-Rahayu Saraswati berjalan kaki berangkat dari rumah Muhumad ke TPS pada hari pencoblosan Pilkada Tangerang Selatan di Ciputat, Tangsel, Rabu (9/12/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG SELATAN - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020.

Gugatan itu diajukan oleh Muhamad dan Rahayu Saraswati dengan Nomor Perkara 115/PHP.KOT-XIX-2021.

Muhamad-Rahayu Saraswati merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 01.

Pada sidang putusan, MK menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Baca juga: Sidang MK, Muhamad-Rahayu Tuding Airin Dompleng Santunan Anak Yatim untuk Kepentingan Ben-Pilar

Baca juga: Rahayu Saraswati Akui Gugat Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Tangsel 2020 ke MK Atas Masukan Relawan

Sehingga, permohonan untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan, yang menetapkan pasangan calon nomor urut 03 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan 2020, tidak dapat diterima.

"Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang dihadiri sembilan majelis hakim konstitusi, Rabu (17/2/2021).

Dalam pertimbangan mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, diketahui bahwa permohonan itu merupakan kewenangan mahkamah untuk mengadili perkara a quo.

Sebab, masih diajukan dalam tenggang waktu, namun permohonan pemohon tidak memiliki ketentuan.

Hal itu dikarenakan perolehan suara pemohon adalah 205.309 suara, sedangkan suara yang diperoleh pihak terkait (pasangan calon nomor urut 03) adalah 235.734 suara.

Sehingga, selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 30.425 suara atau 5,28 persen atau lebih dari 2.879 suara.

Artinya, melebihi presentase dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Baca juga: Kalah dari Benyamin-Pilar Versi Quick Count Pilkada Tangsel, Muhamad-Rahayu Tinggalkan Sekretariat

Baca juga: Curhat Rahayu Saraswati, Elektabilitas Tergerus Jelang Pencoblosan, Dituding Terlibat Kasus Lobster

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa untuk menerobos ketentuan Pasal 158 tersebut, pemohon pada dalilnya telah terjadi pelanggaran terstuktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan pasangan calon nomor urut 03.

Namun, dalil yang diajukan pemohon tidak relevan dengan perolehan hasil suara yang sah.

Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved