Breaking News:

Kedatangan BPK Provinsi Banten, Wali Kota Serang, Syafrudin: Recofusing Anggaran Sulit

Wali Kota Serang, Syafrudin mengaku kesulitan untuk melakukan refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2020.

TribunBanten.com/Marteen Ronaldo Pakpahan
Wali Kota Serang, Syafrudin saat menerima kunjungan dari BPK Provinsi Banten di Puspemkot Serang, Kamis (18/2/2021)  

( Berita Terkini Kota Serang )

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Wali Kota Serang, Syafrudin mengaku kesulitan untuk melakukan refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2020.

Hal ini dismpaikan oleh dirinya pasca Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten mendatangi Puspemkot Serang, Kota Serang, Banten, Kamis (18/2/2021).

"Refocusing yang membuat sulit. Aset itu baru ditanyakan dari BPK kaitan dengan penyerahan. Ada beberapa persepsi, Kabupaten berpendapat aturan dari Mendagri sebagian aset yang harus diserahkan ke kota, kalau kami berpendapat semua harus diserahkan," ujarnya saat ditemui.

Dijadwalkan pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2020 akan dilakukan pada 8 Maret mendatang setelah semua berkas sudah disusun dengan baik.

"Tada point utama yaitu penanganan covid-19. Harus selektif bisa dipertanggungjawabkan karena 2020 ada refocusing, dan ada anggaran yg terpusat pada JPS. Kedua masalah aset kabupaten ke kota, yang ditanyakan sudah sejauh mana," tegasnya.

Sementara itu Kepala BPK Provinsi Banten, Ahmad Safi menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap tahapan interim untuk LKPD.

Hal itu dilakukan untuk memberikan penilaian laporan kewajaran tahun 2020 untuk pemberian opini Pemkot Serang.

Pihaknya saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan meminta penjelasan terkait dana bagi hasil.

"Karena DBH ada sisi akuntasinya pada pelaporan. Kita baru tanya kenapa ada DBH yang tertunda belum tersalurkan ke Kabupaten/Kota. Kami menilai ada dua hal pertama terkait manajerialnya, kenapa pendapatannya betul terjadi hanya dikelola provinsi sudah ada SK nya tapi belum sampai ke Kabupaten/Kota," jelasnya.

Sisi lain yang akan disoroti yaitu transaksi laporan neraca diakhir tahun 2020 baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sampai saat ini, pihaknya belum memberikan kesimpulan akhir terkait DBH. Apalagi menurutnya untuk tahun ini SP2D diterbitkan tanpa mengikuti rekening Provinsi ke Kabupaten/Kota.

"Kalau itu, ada kaitannya dengan penyajiannya Standar Anggaran Pemerintah (SAP). Hal kedua secara nilai material atau tidak. Nilai yang salah saji atau material secara keseluruhan. Baru kita putuskan apakah mempengaruhi WTP atau tidak," tutupnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved