Breaking News:

Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Pandeglang Tahun 2021 Akan Dipotong Untuk Penanganan Covid-19

Dari data pagu anggaran yang ada, setidaknya perjalanan dinas untuk DPRD mencapai Rp 41,15 miliar atau naik 6,5 persen.

KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTI
ILUSTRASI - Anggota DPRD DKI Jakarta selain dari Fraksi PSI melakukan aksi walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksi, Senin (14/12/2020). Pantauan Kompas.com, Idris membacakan pandangan umum fraksi di depan banyak kursi kosong yang tidak ditempati oleh anggota DPRD DKI Jakarta. 

( Berita Terkini Kabupaten Pandeglang )

Laporan wartawan TribunBanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Pemkab Pandeglang merilis pagu atau batas pengeluaran tertinggi anggaran biaya perjalanan dinas setiap OPD yang ada dilin gkungan Pemkab Pandeglang untuk tahun 2021 mencapai Rp 89,98 Miliyar.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh TribunBanten.com, setidaknya untuk pagu anggaran pada tahun ini naik mencapai Rp 85 juta dari tahun sebelumnya untuk pagu perjalanan dinas.

Dari pagu anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemkab Pandeglang, setidaknya kenaikan operasional perjalanan dinas yang paling tertinggi yakni oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang.

Dari data pagu anggaran yang ada, setidaknya perjalanan dinas untuk DPRD mencapai Rp 41,15 miliar atau naik 6,5 persen.

Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Pandeglang, menjelaskan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Pandeglang pada beberapa waktu yang lalu memang untuk perjalanan dinas OPD.

Akan tetapi untuk anggaran perjalanan tersebut nantinya akan dipotong untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Itu kita potong nantinya jadi bukan tidak dipotong, pasti kita potong untuk penanganan pandemi Covid-19 dan proses vaksinasi," jelasnya saat dihubungi, Kamis (25/2/2021).

Menurutnya hanya satu OPD saja yang pagu anggarannya tidak akan dipotong sebagai langkah percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pandeglang yakni Dinas Kesehatan.

Nantinya untuk Dinas Kesehatan berhak untuk mendapatkan alat kesehatan yang memadai untuk menunjang tugas mereka dalam rangka penanganan Covid-19.

"Hanya dinkes saja loh ya yang tidak kena recofusing. Semuanya pasti akan kena potongan anggaran, karena masyarakat kita saat ini sangat-sangat terdampak," tegasnya.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan
Editor: Yudhi Maulana A
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved