Breaking News:

Kisah TMII: Proyek Orde Baru yang Dikuasai Yayasan Harapan Kita 44 Tahun, Kini Diambil Alih Negara

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara mengambil alih penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kisah TMII: Proyek Orde Baru yang Dikuasai Yayasan Harapan Kita 44 Tahun, Kini Diambil Alih Negara
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Teater Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (21/8/2012).

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara mengambil alih penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Upaya penguasaan dan pengelolaan TMII itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Upaya penguasaan dan pengelolaan TMII itu sekaligus menandai berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita.

"Menurut keppres nomor 51 tahun 1977 TMII itu milik negara Republik indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat negara yang pengelolaannya ada diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini, yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara," kata Mensesneg Pratikno dalam konferensi pers di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu, (7/4/2021).

Baca juga: Tentang Supersemar, Sejarah Pindahnya Kekuasaan Soekarno ke Soeharto

Yayasan Harapan Kita merupakan yayasan yang dicetuskan oleh istri Presiden ke-dua RI yakni Ibu Tien Soeharto.

Hingga saat ini kelurga Cendana duduk di kursi kepengurusan Yayasan Tersebut.

Di antaranya yakni Bambang Trihatmodjo, Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Mba Tutut), dan Sigit Harjojudanto.

TMII berada di kawasan strategis di Jakarta Timur, dengan luas 1.467.704 m2, beserta bangunan di atasnya. Berdasarkan perhitungan Kemensetneg bersama Kementerian Keuangan valuasi TMII tahun 2018 sebesar Rp 20 triliun.

Pratikno mengatakan setelah hampir 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, kawasan TMII tidak memberikan kontribusi kepada keuangan negara.

Oleh karenanya terdapat rekomendasi dari para pemangku kepentingan, terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan agar menjadi lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan kepada negara.

Halaman
1234
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved