Breaking News:

News

Imbau Patuhi Larangan Mudik, Menparekraf Sandiaga Uno Pastikan Warga Boleh Kunjungi Wisata Lokal

Pemerintah telah resmi melarang kegiatan mudik lebaran pada tahun ini 2021. Larangan mudik lebaran tersebut bahkan sudah disampaikan Presiden Jokowi.

Kemenparekraf
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Danau Toba, Sumatera Utara, Rabu (30/12/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah telah resmi melarang kegiatan mudik lebaran pada tahun ini 2021.

Larangan mudik lebaran tersebut bahkan sudah disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Melansir Warta Kota, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Uno pun mendukung penuh keputusan pemerintah dan berharap agar masyarakat patuh. 

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno merujuk data kasus covid-19 pasca libur lebaran serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020.

Baca juga: Polri Ungkap Alasan Pemerintah Melarang Masyarakat Lakukan Mudik Lebaran 2021

Baca juga: Tak Hanya Mudik yang Dilarang, Pemerintah Juga Larang Kegiatan Takbir Keliling di Malam Lebaran 2021

Berdasarkan data terhimpun, diketahui jumlah kasus covid-19 di seluruh wilayah Nusantara melonjak signifikan selama masa liburan. 

Jumlah peningkatan kasus covid-19 pasca libur lebaran melonjak hingga 94 persen, sedangkan peningkatan kasus covid-19 pasca libur Nataru mencapai sebesar 70 persen.

"Jadi keputusan pemerintah untuk meniadakan mudik dan secara tegas melarang mudik itu betul-betul dilandasi dari data-data, bahwa kalau ada pergerakan secara masif seperti lebaran dan Nataru mengakibatkan lonjakan yang sangat signifikan dari penularan virus covid-19," ungkap Sandiaga Uno pada Rabu (21/4/2021).

"Oleh karena itu larangan mudik ini harus kita patuhi dna saya mohon sekali masyarakat kita bisa mengerti keputusan yang diambil pemerintah," tambahnya.

Walau dilarang keras mudik, Sandiaga Uno menyampaikan masyarakat dapat tetap berwisata ke sejumlah destinasi lokal selama libur lebaran. 

Hanya saja, seluruh masyarakat yang berwisata katanya harus mematuhi kebijakan PPKM skala mikro yang diterapkan pemerintah daerah. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved