Breaking News:

Finsensius Mendrofa Pertahankan Disertasi di Universitas Trisakti, Menteri PUPR Beri Legitimasi

Promovendus Finsensius Fitarius Mendrofa mempertahankan disertasi di Universitas Trisakti, pada 24 April 2021.

Editor: Glery Lazuardi
istimewa
Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarhana Fakultas Hukum Universitas Trisakti 

TRIBUNBANTEN.COM - Promovendus Finsensius Fitarius Mendrofa
mempertahankan disertasi berjudul “Optimalisasi Tanggungjawab Hukum Melalui Instrumen Kontrak Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Dalam Skema Public Private Partnership”.

Doktor Hukum ini mempertahankan Disertasi dihadapan 6 orang penguji yaitu penguji internal dan Menteri PUPR sebagai penguji eksternal.

Kehadiran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono, sebagai Penguji Eksternal memberikan legitimasi kuat terhadap Disertasi Finsensius Mendrofa yang telah terlaksana di Universitas Trisakti, pada 24 April 2021.

"Salah satu isu yang diangkat oleh doktor hukum ini adalah Pengaturan terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata dia, dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

Penyediaan Infrastruktur yang selama ini diatur pada level peraturan presiden, hakikatnya karena pembangunan infrastruktur nasional sangat strategis maka pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha harusnya diatur pada level Undang-Undang.

Hal ini berkaitan dengan teori jenjang norma khususnya pada tanggungjawab hukum dan alokasi resiko antara pemerintah dan badan usaha swasta.

Selain itu Doktor hukum ini masih banyak memberikan rekomendasi seperti skema tanggungjawab yang ideal.

"Penyelesaian sengketa yang ideal sampai pada paradigma yang dibangun dalam skema ini yaitu paradigma keperdataan," ujarnya.

Menteri PUPR mengapresiasi disertasi Finsensius Mendrofa dan juga menyampaikan bahwa skema kerjasama pemerintah dan badan usaha penyediaan infrastruktur tidak hanya karena pembiayaan dan pendanaan yang terbatas tetapi menitikberatkan pemerintah melibatkan pihak swasta untuk meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Menteri PUPR menanyakan pendapat Promovendus perbedaan skema KPBU dengan privatisasi, hal ini Finsensius Mendrofa menegaskan bahwa skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur bukan privatisasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved