Breaking News:

MUI Minta Pemerintah Tak Paksakan Pengiriman Calon Jemaah Haji, Pertimbangkan Aspek Keselamatan

Upaya pengiriman calon jemaah haji ke tanah suci belum mendapatkan kepastian. Pemerintah disarankan mempertimbangkan faktor kesehatan.

Kementerian Media Saudi/AFP
Sebuah gambar selebaran yang disediakan oleh Kementerian Media Saudi pada 31 Juli 2020 menunjukkan para jamaah yang berkeliling di sekitar Ka'bah, tempat suci paling suci di Masjidil Haram di kota suci Saudi, Mekah. Jemaah haji Muslim berkumpul hari ini di Gunung Arafat Arab Saudi untuk klimaks haji tahun ini, yang terkecil di zaman modern dan kontras dengan kerumunan besar tahun-tahun sebelumnya. 

TRIBUNBANTEN.COM - Upaya pengiriman calon jemaah haji ke tanah suci belum mendapatkan kepastian.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam, menyarankan pemerintah
mempertimbangkan faktor kesehatan.

Dia meminta pemerintah tak memaksakan penyelenggaraan ibadah haji bagi warga negara Indonesia bila masih ada potensi penularan Covid-19.

Apalagi belakangan terungkap sejumlah mutasi virus corona yang tidak terdeteksi.

"Kalau seandainya (Arab,-red) Saudi membuka haji untuk Indonesia, tetapi menurut pendekatan kesehatan potensi tinggi terhadap penularan dan mutasi virus lebih ganas misalnya, maka kita tidak boleh memaksakan penyelenggaraan haji," kata Asrorun saat menyampaikan materi secara daring terkait Istitha'ah Haji di Masa Pandemi di Bogor, dikutip dari situs Kemenag, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Banten Segera Punya Asrama Haji di Kota Tangerang, Dekat Jakarta dan Mudah Diakses

Baca juga: Dubes Arab Saudi Pastikan Akan Ada Penyelenggaraan Haji di Tahun 2021 dengan Kuota Terbatas

Menurut dia, pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab membuat kebijakan mengenai haji tahun ini.

Dia mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan indikator kesehatan bersama para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menyusun regulasi tersebut.

"Biarkan regulasi istithaah yang diterapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama," kata dia.

Pertimbangan kesehatan publik perlu menjadi pijakan dalam membuat kebijakan peribadatan di masa pandemi saat ini.

Asrorun turut membeberkan terdapat tiga produk MUI yang bisa dijadikan sandaran referensi pelaksanaan haji saat pandemi.

Baca juga: Arab Saudi Buka Opsi Haji Bagi Jamaah RI, Namun Jumlahnya Terbatas

Baca juga: Info Haji 2021: Kemenag Siapkan Skenario Berbasis Kuota, Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas

Pertama, terkait keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI tahun 2018 tentang istithaah kesehatan haji.

Kedua, fatwa MUI tentang pemakaian masker bagi orang yang sedang ihram.

"Dan terakhir fatwa MUI tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19," kata dia.

Editor: Glery Lazuardi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved