Terbitkan Surat Edaran Penutupan Tempat Wisata, Pengamat Anggap Pemprov Banten 'Cuci Tangan'

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, BANTEN - Pengamat Kebijakan Publik yang juga dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathaul Anwar, Eko Supriatno menganggap keputusan menutup tempat wisata di Banten oleh Gubernur Banten sebagai langkah pragmatisme.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya Gubernur Banten mencoba untuk mengamankan dirinya atas kebijakan yang sebelumnya telah dilakukan oleh dirinya.

Eko mengatakan, dalil untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 di Banten dengan cara menutup tempat wisata hanyalah untuk melindungi dirinya agar tidak mendapatkan nilai yang baik dari masyarakat.

Akan tetapi hal tersebut sudah sangat terlambat, lantaran masyarakat sudah sangat kecewa dengan kebijakan yang plin-plan dari sang gubernur tersebut.

"Kalau buat kebijakan itu harus terukur dan jangan dadakan serta harus ada mitigasinya. Sebelumnya kan dia yang mengizinkan untuk dibuka padahal di situ kita tahu masih sangat tinggi kasus Covid-19," terangnya saat dihubungi, Minggu (16/5/2021).

Baca juga: Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Unggah SE Bersama Penutupan Tempat Wisata: Untuk Kesehatan Bersama

Menurutnya, dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek yang disalahkan, secara tidak langsung dirinya sedang mencuci tangan atas kebijakan yang telah dibuatnya sendiri.

Ia beranggapan, jauh sebelum Covid-19 masuk sejak tahun kemarin, tempat wisata pasca libur lebaran akan semakin ramai dipadati oleh pengunjung.

"Saya menilai Pemprov Banten dalam hal ini Gubernur Banten tidak tegas dan cenderung cari aman. Seharusnya dalam mengambil keputusan itu dipertimbangkan matang-matang," tegasnya.

Dirinya pun menyayangkan langkah pragmatis sang gubernur yang dilihatnya hanya mementingkan dirinya pribadi tanpa melihat nasib para pedagang dan masyarakat yang berada di daerah wisata tersebut.

Baca juga: Pantai Pasir Putih Florida Indah di Cinangka Masih Bisa Dikunjungi Wisatawan pada Minggu Siang

Apalagi sektor pariwisata di Banten sudah 3 tahun terakhir pasca tsunami telah mengalami kemunduran dan membuat perputaran ekonomi masyarakat sekitar tidak berkembang.

Dengan kebijakan seperti ini, membuat masyarakat dilema dalam menyaksikan silang pendapat antara pemimpin daerahnya dengan asosiasi pedagang yang berada di sekitar objek wisata.

"Seharusnya perlindungan masyarakat menjadi hal yang utama. Mengapa setelah banyak pemberitaan terjadi kerumunan baru ditutup, seharusnya sejak awal tutup," jelasnya.

Ia pun memberikan saran kepada Pemprov Banten untuk memperkuat sektor pariwisata dengan memberikan pembebasan biaya BPJS, pengurangan biaya listrik, air, dan sewa serta yang lainnya kepada UMKM sekitar wisata.

Hal ini agar tidak dikonfrontasi oleh masyarakat secara berlebihan sehingga membuat narasi yang terus berlanjut hingga tanpa batas waktu.