Breaking News:

BPK Temukan Pemborosan Rapid Test Rp658,3 Juta, Kadinkes Kota Serang Beri Alasan Ini

Ikbal menampik adanya pemborosan dalam pengadaan rapid test di dinas kesehatan yang dipimpinnya. Menurutnya, temuan BPK itu sebatas temuan administras

Penulis: Ahmad Tajudin
Editor: Abdul Qodir
TRIBUNBANTEN/AHMADTAJUDIN
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG -  Pemerintah Kota Serang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

Namun, BPK Banten juga menemukan beberapa temuan permasalahan dalam laporan keuangan Pemkot Serang itu.

Salah satunya pemborosan pengadaan rapid test pada Dinas Kesehatan Kota Serang senilai Rp658,3 juta, yang dilinai tidak sesuai ketentuan.

Menanggapi temuan BPK itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, H Ikbal mengatakan pihaknya telah mendapat informasi hal itu dari Inspektorat Kota Serang. Namun, ia mengaku belum mengetahui detail temuan pemborosan yang dimaksud.

"Kami ini memang temuannya administrasi, tapi saya belum baca secara detail. Kalau menurut saya sih pemborosannya, pemborosan yang sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Ikbal di Gedung Pemerintah Kota Serang, Selasa (18/5/2021).

Baca juga: BPK Periksa Laporan Keuangan, Empat Pemerintah Daerah di Banten Raih Predikat WTP

Ikbal menampik adanya pemborosan dalam pengadaan rapid test di dinas kesehatan yang dipimpinnya. Menurutnya, temuan BPK itu sebatas temuan administrasi.

"Tapi sebetulnya menurut saya ngga juga, makanya itukan temuannya secara administrasi," katanya.

Ia menduga temuan pemborosan pengadaan rapid test itu terjadi karena pihaknya tidak melengkapi beberapa dokumen kerja untuk pemeriksaan BPK.

"Memang kita juga ada kertas kerja yang mana, pada saat pemeriksaan itu tidak dilengkapi sehingga ada temuan itu," ucapnya.

Baca juga: Gubernur Banten Dukung Kejati Usut Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan UPT Samsat Malingping

Halaman
12
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved