Breaking News:

Untuk Kelima Kalinya, Laporan Keuangan Pemprov Banten Dapat Opini WTP dari BPK

Adapun terhadap temuan-temuan pada LHP BPK RI, kata Andika, Pemprov Banten telah menetapkan rencana aksi untuk menindaklanjutinya.

Penulis: Abdul Qodir | Editor: Abdul Qodir
Dok. Pemprov Banten
Anggota VI BPK RI Hari Azhar Azis menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun 2020, kepada Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (24/5/2021). LKPD tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKI RI dan itu adalah kali kelima didapat Pemprov Banten. 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemprov Banten kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

Sebagaimana keterangan resmi Setda Provinsi Banten yang diterima TribunBanten.com, Senin (24/5/2021), opini WTP tersebut adalah kelima kalinya diraih Pemprov Banten sejak 2016.

Anggota VI BPK RI Hari Azhar Azis menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten 2020, kepada Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (24/5/2021).

"Pemprov Banten mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Banten, atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini serta bimbingan dan saran-saran perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama masa pemeriksaan," kata Andika saat membacakan sambutan Gubernur Banten Wahidin Halim pada Rapat Paripurna DPRD Banten yang mengagendakan Penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten 2020.

Baca juga: BPK Periksa Laporan Keuangan, Empat Pemerintah Daerah di Banten Raih Predikat WTP

Andika mengatakan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten lebih awal yaitu pada 8 Februari 2021.

Anggota VI BPK RI Hari Azhar Azis menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun 2020, kepada Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (24/5/2021). LKPD tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKI RI dan itu adalah kali kelima didapat Pemprov Banten.
Anggota VI BPK RI Hari Azhar Azis menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun 2020, kepada Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (24/5/2021). LKPD tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKI RI dan itu adalah kali kelima didapat Pemprov Banten. (Dok. Pemprov Banten)

Dan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Banten sekitar dua bulan menyebutkan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Baik dari aspek pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dari sisi kesesuaian penyajiannya," imbuhnya.

Baca juga: BPK Temukan Pemborosan Rapid Test Rp658,3 Juta, Kadinkes Kota Serang Beri Alasan Ini

LHP BPK tersebut, kata Andika, selanjutnya akan menjadi bahan bagi Gubernur dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Provimnsi Banten melalui sebuah rancangan peraturan daerah.

Adapun terhadap temuan-temuan pada LHP BPK RI, kata Andika, Pemprov Banten telah menetapkan rencana aksi untuk menindaklanjutinya. 

Rencana aksi dimaksud diantaranya memerintahkan penyetoran atas kerugian daerah segera tanpa harus menunggu batas waktu yang telah ditentukan. Andika bahkan mengklaim kerugian daerah dimaksud sudah seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

Selain itu, lanjut Andika, Gubernur Banten juga telah mengeluarkan teguran kepada para pejabat terkait agar selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap tahap pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang milik daerah.

Baca juga: Ada Anggaran Miliaran Tapi Kok Warga Lebak Perbaiki Jembatan Sendiri? Ini Penjelasan Pemprov Banten

Selain itu, pihaknya sudah memerintahkan Sekretaris Daerah, Al Muktabar, beserta jajarannya untuk selalu meningkatkan pengendalian internal khususnya terhadap hal-hal yang  menjadi catatan dan rekomendasi BPK RI dalam LHP dimaksud.

"Catatan-catatan tersebut di antaranya pengelolaan belanja tidak terduga, penatausahaan kas daerah, pengelolaan bagi hasil pajak, dan administrasi pengelolaan barang milik daerah," ujarnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menandatangani dokumen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (24/5/2021). LKPD Pemprov Banten tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan itu adalah kali kelima didapat Pemprov Banten.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menandatangani dokumen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (24/5/2021). LKPD Pemprov Banten tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan itu adalah kali kelima didapat Pemprov Banten. (Dok. Pemprov Banten)

Secara terpisah, anggota VI BPK RI Hari Azhar Azis mengatakan, secara prinsip LHP pemerintah atau pemerintah daerah akan dinyatakan WTP apabila temuan BPK menyebutkan kurang dari 3 sampai 5 persen.

"Kami di pusat bersama Presiden (Presiden RI Joko Widodo) dan DPR terus mengkaji persentase ini. Tapi untuk sekarang kalau temuan kurang dari 3 sampai 5 persen LHP dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan," kata Hari.

Hari pun mengakui pada era sekarang ini, pemeriksaan LHP pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia masih difokuskan pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

"Nanti jika memang tahap ini kita sudah selesai, ke depan kami sedang mengkaji bagaimana opini LHP ini korelasinya dengan kesejahteraan masyarakar atau azas kemanfaatannya," kata Hari.

  

Artikel lain terkait laporan keuangan pemerintah daerah di TribunBanten.com

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved