Breaking News:

ICW Minta Kejati Banten Periksa Gubernur Banten di Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes dan Masker

Ia mengungkapkan alasan sehingga Gubernur Banten layak untuk dimintai keterangan dalam dua kasus korupsi tersebut.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan | Editor: Abdul Qodir
Kompas via Kompas.com
Ilustrasi korupsi dan mark up 

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Koordinator Indonesian Corruption Watch, Nisa Rizkia meminta Kejaksaan Tinggi Banten memeriksa Gubernur Banten Wahidin Halim dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah pondk pesantren dan pengadaan masker Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Apalagi, kuasa hukum tersangka korupsi penyaluran dana hibah ponpes menyebut dirinya hanyalah korban dari proyek tersebut.

Nisa berharap pihak Kejati Banten berani melakukan pendalaman untuk mencari tahu pihak lain siapa yang terlibat dalam pusaran korupsi di Banten ini.

Baca juga: Kejati Banten Tahan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Masker, Diduga Mark Up Harga 3 Kali Lipat

Baca juga: Anak Buahnya Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Masker, Kadinkes Banten Tampak Lesu Usai Diperiksa

"Jadi, yang seharusnya dilakukan adalah mendorong supaya Gubernur itu diperiksa. Jadi, kita tahu untuk duduk perkaranya seperti apa, supaya juga kita tidak terus menduga-duga siapa dalang atas kasus korupsi tersebut," ujar Nisa saat dihubungi, Jumat (28/5/2021).

Mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, TS dan mantan Ketua Tim Evaluasi penganggaran dana hibah Ponpes di Banten Tahun 2018 dan 2020, IS, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas korupsi bantuan dana hibah Pondok Pesantren, usai pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Banten, Jumat (21/5/2021). 
Mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, TS dan mantan Ketua Tim Evaluasi penganggaran dana hibah Ponpes di Banten Tahun 2018 dan 2020, IS, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas korupsi bantuan dana hibah Pondok Pesantren, usai pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Banten, Jumat (21/5/2021).  (Tribunbanten.com/Ahmad Tajudin)

Ia mengungkapkan alasan sehingga Gubernur Banten layak untuk dimintai keterangan dalam dua kasus korupsi tersebut.

Sebab, Gubernur Banten Wahidin Halim selaku Pengguna Anggaran (PA) mengetahui proses penyusunan anggaran hingga pelaksnaan penyaluran dana hibah ponpes maupun pengadaan masker.

Baca juga: Dana Hibah 150 Pesantren Disunat, Pengurus Ponpes dan Honorer Pemprov Banten Tersangka

Baca juga: Dana Hibah Pesantren Disunat, Swasta Tersangka, Pimpinan 150 Ponpes Diperiksa Kejati Banten

Baca juga: Bekas Kabiro Kesra dan Katim Evaluasi Dana Hibah Ponpes Ditahan, Ini Kata Jubir Gubernur Banten

"Kenapa Gubernur harus diperiksa? Karena yang bertanggung jawan atas penyusunan anggaran yang berada di Provinsi Banten itu kan langsung ke kepala daerahnya," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Banten saat ini menjadi sortan publik setelah terungkapnya beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan PNS hingga pejabat Pemprov Banten.

Baca juga: Soal Dugaan Terlibat Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes, Ini Klarifikasi Gubernur Banten

Baca juga: Modus Korupsi Pejabat Dinkes Banten dan Swasta di Pengadaan Masker Hingga Negara Rugi Rp1,6 M

Setidaknya ada tiga kasus korupsi di Banten yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Banten.

Mulai kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren (ponpes) Pemprov Banten, pengadaan lahan UPTD Samsat Malingping hingga kasus dugaan korupsi pengadaan masker pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

PNS hingga pejabat dinas terkait ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak Kejati Banten.

Artikel lain terkait kasus korupsi di Banten dapat dilihat di TribunBanten.com

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved