Breaking News:

Korupsi Masker di Banten

Terungkap! Ternyata Ini Alasan 20 Pejabat Dinkes Banten Mengundurkan Diri

Lingkungan kerja Dinas Kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten geger. Hal ini karena 20 pegawai mengundurkan diri secara serentak.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan
Editor: Glery Lazuardi
istimewa/Dinkes Provinsi Banten
Pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten kompak melayangkan surat pengunduran diri, diduga terkait adanya kasus korupsi pengadaan masker 

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, BANTEN - Lingkungan kerja Dinas Kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten geger.

Hal ini karena 20 pegawai mengundurkan diri secara serentak.

Para pejabat dari eselon III dan IV ini mengundurkan diri karena kasus korupsi yang diduga terjadi di lingkungan Dinkes Provinsi Banten.

Saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi Banten sedang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan masker KN 95.

Para pejabat itu mengundurkan diri dari Dinkes dengan cara menandatangani di atas materai
6000.

Mereka merasa tertekan dan menyayangkan sikap Kadinkes yang tidak melindungi para pejabat yang tersandung kasus korupsi.

"Sesuai perkembangan saat ini, rekan kami ibu Lia Susanti ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan masker untuk penanganan Covid-19. Yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai perintah Kepala Dinas Kesehatan. Dengan kondisi penetapan tersangka tersebut kami merasa sangat kecewa dan bersedih karena tidak ada upaya perlindungan dari pimpinan," jelas bunyi surat keterangan yang diterima oleh Tribunbanten.com.

Baca juga: Kasus Korupsi Masker, Dua Pegawai Inspektorat Diperiksa Kejati Banten, Selanjutnya Kadinkes

Baca juga: BREAKING NEWS - 20 Pejabat di Dinkes Banten Mengundurkan Diri, Merasa Tertekan dan Terintimidasi

Surat tembusan itu ditujukan kepada Ketua DPRD, Sekda, Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BKD Banten.

Menanggapi hal itu, Kepala BKD Provinsi Banten, Komarudin mengatakan terkait pengunduran tersebut merupakan hak dari masing-masing individu tersebut.

Pihaknya pun akan melakukan klarifikasi kepada para pejabat yang mengundurkan diri tersebut agar tidak menjadi simpang siur.

"Prinsipnya kita akan klarifikasi, apakah ini diterima atau tidak. Karena pengangkatan mereka oleh gubernur, mundurnya ada SK gubernur lagi tentang pemberhentian mereka," tegasnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved