Breaking News:

PPKM Darurat

PPKM Darurat, Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos untuk Pasien Covid-19

Kepala daerah diminta mempercepat penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial untuk pasien terinfeksi Covid-19.

Editor: Glery Lazuardi
Wartakotalive.com
Ilustrasi dana bansos tunai 

TRIBUNBANTEN.COM - Kepala daerah diminta mempercepat penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial untuk pasien terinfeksi Covid-19.

Bantuan sosial dan jaring pengaman sosial itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Agar Pemda mengeluarkan bansosnya," kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rakor Implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Cara Pengelola Tempat Biliar Kelabui Petugas Saat PPKM Darurat di Tangerang Terungkap, Ini Modusnya

Baca juga: Hari Keempat PPKM Darurat di Banten: Petugas Temukan Tempat Makan Langgar Aturan Jam Operasional

Dia meminta ketentuan pengendalian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 dijalankan.

Menurut dia, dalam diktum kedelapan Inmendagri tersebut, kepala daerah sudah diminta mempercepat proses penyaluran bansos serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Selain itu, kata dia, jika terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 kepala daerah diminta merasionalisasi

Serta, merealokasi anggaran dari program atau kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bansos, serta jaring pengaman sosial.

Sementara itu, tata cara rasionalisasi dan atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos atau jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Serta Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Adapun kepala daerah diminta melakukan sinkronisasi bansos yang berasal dari pusat dengan bansos yang bersumber dari APBD.

Baca juga: Melanggar PPKM Darurat, Penjual Bubur Kena Denda Rp 5 Juta, Tukang Cukur Rp 400.000, Salon Rp 3 Juta

Baca juga: Bansos Tunai PPKM Darurat: Cair Rp 600.000, Ini Kriteria Penerima

Sedangkan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), bupati atau wali kota diminta untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Lalu pengesahan data keluarga penerima manfaat (KPM) oleh pemerintah daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kepala desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang telah dikeluarkan, diktum kedelapan dan kesembilan dapat dijadikan pedoman bagi kawan-kawan di daerah, tentunya Pak gubernur, bupati/walikota menugaskan sekda sebagai ketua panitia anggaran," ujar dia.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved