Breaking News:

PPKM Darurat

Warga dan Pelaku Usaha Pelanggar Prokes di Lebak Disidang di Tempat, Ini Nilai Dendanya

Tak hanya individu warga, sanksi pidana juga diberikan kepada pelaku usaha yang terang-terangan membuka usahanya saat PPKM Darurat.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan | Editor: Abdul Qodir
TribunBanten.com/Marteen Ronaldo Pakpahan
Tenda tempat sidang di tempat bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 selama PPKM Darurat, di halaman Stasiun Rangkasbitung, Lebak, Rabu (7/7/2021).  

Laporan wartawan TribunBanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Pemerintah Kabupaten Lebak bekerja sama dengan pengadilan dan kejaksaan setempat mulai memberlakukan sidang di tempat terhadap pelanggar tindak pidana ringan (tipiring) protokol kesehatan (prokes) Covid-19 prokes selama PPKM Darurat.

Tempat sidang berupa tenda didirikan di beberapa titik, seperti di halaman Stasiun Rangkasbitung, Lebak.

Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah Satpol-PP Kabupaten Lebak, Asep Didi mengatakan pemberlakuan sidang di tempat ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Lebak.

"Bagi siapapun orang yang tidak menggunakan masker itu dapat diberikan tindak pidana yaitu sebesar Rp250 ribu. Itu untuk masyarakat umum," ujarnya saat ditemui di Stasiun Rangkasbitung, Lebak, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat, Perkantoran Non-esensial di Kota Tangerang Mulai Dirazia

Tak hanya individu warga, sanksi pidana juga diberikan kepada pelaku usaha yang terang-terangan membuka usahanya saat PPKM Darurat.

"Paling besar itu sebesar Rp 25.000.000, kalau untuk sanksi administrasinya, kmai akan tutup tempat usahanya," tegasnya.

Waktu penerapan sidang di tempat akan mengikuti jadwal operasi Polres Lebak dan Satpol PP Kabupaten Lebak.

Baca juga: Terapkan Mini Lockdown, Rumah Warga Positif Covid-19 di Lebak Diberi Tanda Bendera

Setelah itu akan diteruskan ke persidangan hingga putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lebak.

"Vonisn yang diberikan tergantung putusan hakim. Kita tidak dapat mengatur terkait itu. Yang jelas, kalau ada pelanggar, kami tindak dan kami akan sidangkan di sini," terangnya.

Ia menekankan sidang tipiring ini bukan sebagai alat untuk menakuti masyarakat, tapi menumbuhkan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan bersamaan melonjaknya kasus Covid-19.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved