Breaking News:

PPKM Darurat

15 Kota/Kabupaten di Luar Jawa-Bali Bakal Ikut Terapkan PPKM Darurat Mulai Senin 12 Juli 2021

Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah di luar Jawa dan Bali

Editor: Yudhi Maulana A
Tribunbanten.com/Ahmad Tajudin
Wali Kota Serang Syafrudin memberhentikan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Posko Kelurahan Serang, Kota Serang, Selasa (6/7/2021). 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah di luar Jawa dan Bali.

PPKM ini nantinya akan diterapkan di 15 Kabupaten atau kota di luar Jawa Bali dan akan diberlakukan mulai Senin pekan depan (12/7/2021).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan penerapan PPKM Darurat di Luar Jawa-Bali tersebut menyusul kondisi pandemi Covid-19 di daerah yang juga ikut mengkhawatirkan.

Indikatornya antara lain kondisi pandemi berada pada level 4 di 15 daerah tersebut dengan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate(BOR) di atas 65 persen serta capaian vaksinasi di bawah 50 persen.

"Maka pemerintah mendorong beberapa daerah untuk di berlakukan PPKM darurat," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual yang disiarkan melalui Youtube Kementerian Perekonomian, Jumat, (9/7/2021).

15 daerah yang akan menerapkan PPKM Daruat tersebut di antaranya Kota Tanjungpinang, Kota Singkawang, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Berau, kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, kota Mataram, Kota Medan, serta Kota Batam.

Baca juga: PPKM Darurat, Pendaftaran untuk Akad Nikah 3 Sampai 20 Juli Ditiadakan

Airlangga mengatakan pengaturan PPKM Darurat di 15 Daerah tersebut akan mengikuti aturan PPKM Darurat di Jawa Bali yang telah berlaku sejak 3 Juli lalu.

Pembatasan kegiatan akan mengacu pada instruksi Mendagri nomor 15, 16, dan 18, diantaranya yakni:

a.  Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online).

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH);

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved