Breaking News:

Virus Corona

Terungkap! Positif Covid-19 Buruh Dipaksa Tetap Kerja, Perusahaan Larang Lapor ke Satgas

Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengungkap kondisi buruh selama masa penerapan PPKM Darurat.

Editor: Glery Lazuardi
Warta Kota/Nur Ichsan
Ilustrasi konvoi massa buruh: Ribuan buruh menyemut di jalan saat melakukan iring-iringan konvoi di Jalan Daan Mogot, Tangerang menuju Jakarta untuk berunjukrasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengungkap kondisi buruh selama masa penerapan PPKM Darurat.

Berdasarkan dari laporan yang diterimanya, masih banyak anggota yang terinfeksi COVID-19 dan terpaksa tetap bekerja.

Menurut dia, banyak perusahaan yang mengubah status buruhnya menjadi pekerja kontrak atau borongan yang membuat pemberian upah buruh sesuai jam kerja harian.

Sehingga, jika tidak masuk kerja maka dikhawatirkan tidak mendapatkan upah.

Hingga akhirnya buruh yang sudah positif Covid-19 memaksakan diri bekerja.

Dia menjelaskan, pekerja kontrak dan borongan akan terpaksa tetap bekerja, meski sakit, karena takut kehilangan upah.

"Klaster pabrik sangat agresif, buruh TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit,-red), dalam dua minggu saja di Cakung, Tangerang, Subang, dan Solo ribuan anggota kita terpapar," kata dia, dalam konferensi pers virtual, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Buruh Asal Jakarta Ditemukan Meninggal di Kontrakannya di Cikande, Ditemukan Obat-Obatan

Baca juga: Buruh di Cilegon Ditemukan Meninggal di Kosan, Izin Sakit Seminggu dan Sempat Jalani Swab

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-KSPSI) Helmy Salim mengungkapkan banyak bukti dari laporan buruh yang mengaku bila harus isolasi mandiri di rumah tak mendapatkan upah.

"Mereka memilih masuk mengambil risiko masuk meski sakit, mereka pikir gejala nggak seberapa kecuali sudah parah banget baru mereka nggak akan masuk. Sudah banyak contoh di perusahaan, kalau isoman sama seperti dirumahkan tanpa upah," kata dia.

Perubahan status pekerja banyak dilakukan perusahaan kepada buruh sejak Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan.

Baca juga: Buruh Bangunan Dipecat Karena Tak Pakai Masker, Kini Ditawari Bisnis Baso Aci Milik Arief Muhammad

Baca juga: Fakta di Balik Viralnya Buruh Bangunan Dipecat Karena Lepas Masker, Dedi Mulyadi Tawarkan Pekerjaan

Hal itu diungkap oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-SPSI) Dion Wijaya.

"Dengan status itu maka semakin tertekan para pekerja garmen khususnya pekerja perempuan. Dengan status begitu meski mereka terpapar mereka terpaksa kerja karena dengan status itu mereka khawatir nggak dapat upah," kata Dion.

Mirisnya lagi bila buruh ketahuan perusahaan terpapar, dia akan diminta pulang untuk isolasi mandiri. Namun, buruh tidak mendapatkan fasilitas apapun dari perusahaan.

"Mereka mungkin bisa bekerja kalau cuma gejala saja belum dicek, tapi yang terpapar itu kalau ada yang tes massal disuruh pulang dan isoman. Tapi tanpa ada fasilitas di perusahaan, ini muncul problem," ungkap Dion.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved