Breaking News:

PPKM Darurat di Banten

Disnaker Lebak Meminta 112 Perusahaan agar Tetap Membayarkan Gaji Pekerjanya Secara Utuh

Dia mengaku berusaha untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Warta Kota/Andika Panduwinata
ilustrasi. Warga mendatangi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurus klaim jaminan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), Jumat (5/6/2020). 

Laporan wartawan TribunBanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Pemerintah akan melanjutkan program bantuan subsidi upah (BSU) Rp 1 juta bagi pekerja pada tahun 2021.

BSU akan disalurkan melalui bank penyalur yang dilakukan dengan memindahkan buku tabungan dana dari bank penyalur ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank BUMN yang dihimpun dalam Himbara.

Persyaratan BSU adalah warga negara Indonesia, mempunyai BPJS aktif sampai Juni 2021, dan upah pekerja di bawah Rp 3,5 juta sesuai  yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Pekerja di Wilayah PPKM Level 4 Dapat Subsidi Gaji Rp 1 Juta, Warga Kota Serang Termasuk

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pekerja dan terdampak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Lebak, Tajudin Yasmin, mengatakan saat ini total terdapat 6.500 pekerja yang dirumahkan.

Dia mengaku berusaha untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kami sedang menghitung berapa jumlah pekerja yang dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya selama PPKM di Lebak. Nanti datanya akan kami kirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan," katanya saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Catat! Subsidi Gaji Bagi Pekerja Terdampak PPKM Level 4, Ini Syarat dan Besarannya

Menurut Tajudin, selain mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pihaknya juga telah berkoodinasi dengan 112 perusahan di Kabupaten Lebak untuk tetap membayarkan gaji para pekerjanya secara utuh.

"Kita sudah melakukan perjanjian dengan pihak HRD perusahaan untuk bisa membayar gaji pekerja yang dirumahkan secara utuh," ucapnya.

Jika pembayaran gaji tidak utuh, Tajudin mengaku akan memanggil pimpinan perusahaan.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved