Breaking News:

PPKM di Banten

Dinsos Banten Baru Tahu Pencairan BST Sudah Cair 7 Kali, Tapi Tidak Tahu Jumlahnya, Kewenangan Pusat

Semua bantuan itu diberikan selama pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM).

TribunBanten.com/Ahmad Tajudin
Plt Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja saat ditemui di ruang kerja nya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Senin (26/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Banten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan bantuan sosial (bansos) mulai dari bantuan sosial tunai ( BST), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan beras.

Semua bantuan itu diberikan selama pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat ( PPKM).

Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja mengatakan bansos dari Kemensos itu alokasinya menggunakan APBN.

Baca juga: Masih Ada Masyarakat Terdampak Pandemi dan PPKM Belum Dapat Bantuan Sosial

"Kami hanya memonitoring atau mengevaluasi," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (26/7/2021).

Dia mengaku tidak mengetahui jumlah BST yang disalurkan.

"Justru kami baru tahu pas rapat hari ini, pencairan BST ini sudah ketujuh kali. Padahal kami Dinsos, tapi tidak diberitahu sama pusat," ucapnya.

Menurutnya, Kemensos kurang memberikan informasi terhadap pemerintah daerah, terutama Provinsi.

Mulai dari pencairan hingga data pun, kata dia, pemerintah pusat langsung berkoordinasi dengan pihak kabupaten dan kota.

Baca juga: Pedagang dan Warga di Lebak tak Terdaftar Penerima Bansos Dapat Bantuan Beras 5 Kg

"Sementara kalau ada apa-apa kan, berkoordinasinya dengan gubernur," ujarnya.

Adapun mengenai mekanisme data, pihak desa dan kelurahan diberikan kewenangan untuk memasukkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara mandiri.

Input data itu melalui sistem aplikasi SIKS-NG yang dikembangkan Pusdatin Kemensos.

Pihak desa dan kelurahan diberikan user name dan password, untuk memasukkan data penduduk yang berhak menerima bantuan sosial.

Baca juga: Hore! Ribuan Pekerja dan Buruh di Banten Terima Bansos Selama PPKM Darurat

"Tidak melibatkan Dinsos tingkat kota, kabupaten, dan provinsi," ucapnya.

Menurut Budi, di UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin, pemprov hanya mengakomodir data yang diajukan pemerintah kota dan kabupaten.

"Tapi sekarang enggak ada, rekomendasi itu. Semua dari pusat langsung melalui masing-masing desa dan kelurahan," ujarnya. 

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved